Media Kampung – Sebanyak 94 dari 109 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) meski telah beroperasi selama setahun. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangsel, Allin Hendalin Mahdaniar, mengungkapkan rendahnya jumlah dapur bersertifikat karena banyak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum memahami proses pengajuan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Sebagian pengelola belum memahami dokumen apa saja yang harus diunggah ke OSS saat mengajukan SLHS. Karena itu kami terus mendampingi agar proses pengurusan berjalan lebih cepat,” kata Allin, Kamis (12/6/2026).
Allin menjelaskan, pengelola dapur wajib melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sebelum mengajukan sertifikat. Seluruh informasi persyaratan tersedia dalam sistem OSS sehingga pemohon dapat mengetahui dokumen yang harus disiapkan.
Selain kendala administrasi, Dinkes juga menemukan sejumlah persoalan saat melakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Petugas menemukan beberapa dapur belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai standar dan masih menggunakan sumber air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
“Kami masih menemukan dapur yang sumber airnya terindikasi mengandung bakteri E. coli. Ada juga yang sistem pengelolaan limbahnya belum sesuai ketentuan,” ujarnya.
Menurut Allin, seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi karena berkaitan langsung dengan keamanan makanan yang dikonsumsi peserta Program MBG. Data Dinkes Tangsel mencatat sebanyak 109 dapur MBG telah beroperasi. Dari jumlah itu, sekitar 20 dapur masih menjalani proses verifikasi, sedangkan 15 dapur lainnya tinggal menyelesaikan tahapan pendaftaran melalui OSS. “Yang sudah terbit sekitar 15 sertifikat. Kemudian sekitar 20 masih proses verifikasi dan 15 lainnya tinggal melanjutkan pendaftaran melalui OSS,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Tangsel, Nindy Sabrina mengatakan, pihaknya lebih memprioritaskan peningkatan kualitas layanan dibanding penambahan dapur baru. BGN mengawasi kualitas menu makanan, kebersihan dapur, kelengkapan sarana, hingga pengelolaan limbah. Selain itu, program MBG kini memprioritaskan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk memperkuat upaya pencegahan stunting.
“Pencegahan stunting dimulai dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Nindy.
Data BGN menunjukkan Kota Tangsel memiliki 131 SPPG. Sebanyak 109 dapur sudah beroperasi, sedangkan sisanya masih dalam tahap persiapan. BGN juga mengawasi 26 dapur yang bermasalah. Sebanyak 20 SPPG berstatus suspend dan enam lainnya menghadapi proses pencabutan operasional. “Total ada sekitar 26 SPPG yang masih dalam pengawasan. Sebelumnya jumlahnya mencapai 41, tetapi sebagian besar sudah melakukan perbaikan,” ujarnya.
Selain persoalan operasional, lima SPPG sempat mengalami keterlambatan pencairan anggaran. Namun Nindy menegaskan kendala itu muncul akibat keterlambatan pelaporan administrasi, bukan karena kekurangan dana. “Bukan karena dananya habis, tetapi karena ada pelaporan yang belum lengkap sehingga pencairannya tertunda,” tegasnya.
