Media Kampung, Jember – Sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terbukti efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sekarkijang, yang meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang. Kondisi ini tercermin dari berbagai indikator positif hingga Mei 2026, seperti pertumbuhan kredit, peningkatan jumlah investor pasar modal, serta perkembangan sektor perasuransian yang membaik.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember mencatat bahwa kinerja intermediasi keuangan di wilayah tersebut menunjukkan tren positif. Kredit Bank Umum tumbuh 0,78 persen year-on-year (yoy) mencapai Rp62,42 triliun dengan rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 7,06 persen. Sementara itu, kredit pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meningkat 6,83 persen yoy menjadi Rp2,58 triliun dengan NPL 14,29 persen. Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum naik signifikan sebesar 16,58 persen yoy menjadi Rp55,80 triliun, meskipun DPK BPR mengalami kontraksi kecil 0,61 persen yoy menjadi Rp2,18 triliun.
Jumlah investor pasar modal di wilayah Sekarkijang juga tumbuh tajam sebesar 70,42 persen yoy hingga Mei 2026, tercermin dari Single Investor Identification (SID) yang mencapai 431.375. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi pasar modal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
Di sektor pembiayaan, piutang perusahaan pembiayaan naik 4,34 persen yoy menjadi Rp4,86 triliun dengan Non Performing Financing (NPF) sebesar 3,71 persen, masih berada di bawah ambang batas 5 persen yang menandakan kualitas pembiayaan yang terjaga. Pembiayaan modal ventura juga terus berkembang dengan pertumbuhan 7,94 persen yoy mencapai Rp411 miliar.
Kinerja sektor perasuransian di wilayah ini menunjukkan perbaikan terutama pada asuransi jiwa. Premi asuransi jiwa tumbuh 58,28 persen yoy menjadi Rp271,49 miliar, dengan klaim meningkat 25,92 persen yoy menjadi Rp130,59 miliar, yang mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan keuangan. Namun, asuransi umum masih mengalami perlambatan dengan premi turun 4,78 persen yoy menjadi Rp56,26 miliar dan klaim menurun 14,18 persen yoy menjadi Rp25,67 miliar.
Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II, Bambang S. Hidayat, menyatakan bahwa LPS terus mengawal pelaksanaan penjaminan simpanan secara efektif untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Hingga Juni 2026, cakupan penjaminan simpanan di Jawa Timur tetap tinggi, mencapai lebih dari 99 persen untuk rekening bank umum dan BPR/BPRS, melampaui mandat Undang-Undang LPS dan standar internasional IADI.
Di Banyuwangi, tingkat kepatuhan perbankan terhadap program penjaminan LPS semakin membaik dengan proporsi simpanan di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang menurun. Dalam rapat Dewan Komisioner LPS pada Juni 2026, TBP simpanan Rupiah di bank umum dan BPR dinaikkan sebesar 25 basis poin, berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026, guna menjaga daya tarik simpanan dan stabilitas keuangan.
Selain itu, LPS bersama OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperluas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mendapatkan data komprehensif yang menjadi dasar pengembangan program edukasi dan inklusi keuangan lintas wilayah. Masih terdapat sekitar 15 juta penduduk usia produktif di Indonesia yang belum memiliki rekening bank. Oleh karena itu, KSSK terus mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perbankan agar dapat memanfaatkan program prioritas pemerintah secara efektif.
Bank Indonesia juga memperkuat sinergi dengan LPS dan anggota KSSK lainnya dengan fokus pada akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sepanjang tahun 2026, dengan jumlah merchant yang meningkat rata-rata 27 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Volume dan nominal transaksi QRIS juga mengalami tren peningkatan yang positif.
Peningkatan penggunaan pembayaran digital yang aman, cepat, mudah, dan andal ini mendukung penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di wilayah Sekarkijang, sekaligus memperluas inklusi keuangan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan