Media Kampung, Banyuwangi – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para raja dan sultan Bali turun gunung ke Istana Negara bukan untuk meminta, melainkan menagih janji. Jumat (17/7/2026), Ketua Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia, bersama tokoh masyarakat Buleleng mendatangi Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Jakarta. Mereka menagih janji Presiden Prabowo Subianto yang diucapkan saat kampanye Pilpres 2024: membangun bandara di lepas Pantai Kubutambahan, Buleleng, Bali utara.
Janji Kampanye yang Belum Terealisasi
Dalam pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, para penglingsir menyampaikan kekecewaan. “Nyatanya, maaf, sudah 1,5 tahun beliau menjabat sebagai presiden, niscaya belum-belum turun keputusan beliau. Kami nagih janji ke sini,” tegas Ida Cokorda Gde Putra Nindia. Janji pembangunan bandara itu disampaikan Prabowo sehari sebelum pemilihan, Februari 2024. Hingga kini, realisasinya masih nihil.
Ketimpangan Pembangunan Bali Selatan dan Utara
Di balik tuntutan infrastruktur, ada isu fundamental: ketimpangan pembangunan antara Bali selatan dan utara yang sudah berlangsung puluhan tahun. Bali selatan—Denpasar, Kuta, Canggu—menjadi mesin pariwisata nasional. Sementara Bali utara nyaris tak tersentuh. Akibatnya, generasi muda Buleleng terpaksa merantau ke selatan karena minim lapangan kerja. “Karena tidak ada pembangunan, tidak ada proyek… akhirnya meninggalkan rumah. Datanglah ke Bali Selatan,” ungkap Cokorda.
Bandara Lepas Pantai: Solusi yang Tak Membebani APBN
Usulan bandara di lepas Pantai Kubutambahan bukan tanpa pertimbangan. Lokasi di darat berisiko merusak situs puri bersejarah, sehingga dipilih lepas pantai. Skema pembiayaannya pun unik: murni investasi swasta, tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pertanyaan kritis pun muncul: jika proyek tidak membebani APBN dan sudah didukung presiden sejak kampanye, apa yang menghambat realisasinya?
Ketergantungan pada Satu Bandara
Bali, sebagai destinasi wisata kelas dunia, hanya memiliki satu bandara: Ngurah Rai. Volume kunjungan wisatawan terus meningkat, dan Bali kerap menjadi tuan rumah forum internasional. Ketergantungan pada satu pintu masuk udara ini menjadi risiko jangka panjang bagi ekonomi Bali secara keseluruhan.
Momen Bersejarah yang Menyimpan Sinyal Ketidaksabaran
Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, Mapparessa, menegaskan bahwa ini adalah kali pertama raja dan sultan datang langsung ke Istana untuk menagih janji. “Seingat saya, belum pernah terjadi raja sultan datang ke Istana menagih janji,” ujarnya. Ini sinyal bahwa tokoh adat yang biasanya menjaga jarak dari politik praktis mulai kehilangan kesabaran.
Apa Selanjutnya?
Dudung Abdurachman berjanji akan melaporkan kunjungan ini kepada Presiden Prabowo. Namun, laporan bukan keputusan, dan keputusan bukan pembangunan. Cokorda mengingatkan, membangun bandara membutuhkan waktu minimal tiga hingga lima tahun. Setiap bulan tanpa kepastian berarti generasi muda Buleleng kehilangan kesempatan bekerja di kampung sendiri. Pertanyaan besarnya: akankah kunjungan bersejarah ini mengubah arah kebijakan, atau hanya menjadi catatan lain dalam daftar panjang janji pembangunan yang belum terealisasi?
Tinggalkan Balasan