Media Kampung – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan kerja pemerintah dan penindakan tegas terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah, termasuk anggota DPR dan kepala daerah, untuk aktif mengawasi dan memeriksa dapur-dapur MBG. Ia menegaskan bahwa bila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan program tersebut, pihak terkait harus segera melaporkannya agar dapat ditindak lanjuti dengan cepat. “Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota dewan DPR, bupati di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan segera kita tindak saudara-saudara,” ujar Prabowo.
Kepala negara juga menekankan bahwa tidak akan membiarkan masalah penyimpangan yang berpotensi mengganggu program prioritas pemerintah ini. Dia mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG, bahkan pemerintah telah menutup lebih dari 3.000 dapur yang tidak memenuhi standar. Meski demikian, program ini tetap menjadi bagian penting yang diamanatkan oleh Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari, termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil. Pemerintah juga berencana memberikan MBG kepada 500.000 lansia yang hidup sendiri dan membutuhkan perhatian khusus. Prabowo mengingatkan bahwa program ini merupakan wujud nyata perhatian negara terhadap pemenuhan gizi masyarakat yang menjadi dasar pembangunan nasional.
Selain itu, dalam pidatonya di DPR, Prabowo menegaskan agar pemerintah tidak bekerja dengan lamban atau santai. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat dan menteri mempercepat kinerja dan tidak bersikap santai dalam melaksanakan tugasnya. “Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” tegas Prabowo.
Pesan ini menjadi dorongan bagi pemerintah agar terus meningkatkan kinerja dan memastikan program-program prioritas seperti MBG berjalan sesuai tujuan tanpa hambatan akibat penyalahgunaan atau kelalaian. Pemerintah diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan