Media Kampung, Surabaya — Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners Association (DPP INSA) mengeluhkan lonjakan biaya operasional yang semakin membebani perusahaan pelayaran swasta. Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan layanan angkutan laut yang berperan penting dalam menjaga konektivitas antarpulau di Indonesia.
Wakil Ketua Bidang RoRo Car DPP INSA, Rakhmatika Ardianto, mengatakan angkutan laut seharusnya diposisikan sebagai sektor prioritas karena berfungsi sebagai infrastruktur penghubung antardaerah. Pemerintah, menurutnya, perlu memberikan dukungan lebih besar kepada pelaku usaha pelayaran swasta.
“Dengan fungsi strategis tersebut, angkutan laut seharusnya dipandang sebagai sektor prioritas yang layak memperoleh dukungan dan insentif yang memadai dari pemerintah,” kata Rakhmatika.
Ia menjelaskan, perusahaan pelayaran swasta harus menanggung sendiri biaya investasi, perawatan, hingga operasional kapal. Di saat yang sama, mereka menghadapi kenaikan nilai tukar dolar AS yang berdampak pada harga suku cadang, perawatan, dan perlengkapan teknis.
Operator kapal RoRo penumpang juga harus bersaing dengan perusahaan yang mendapat subsidi Public Service Obligation (PSO) maupun Penyertaan Modal Negara (PMN). Akibatnya, kapal RoRo penumpang sering antre untuk sandar, menimbulkan biaya tambahan seperti bahan bakar, biaya awak kapal, keterlambatan jadwal, gangguan rotasi, hingga penurunan kualitas pelayanan.
Selain keterbatasan dermaga, pendangkalan alur dan kolam pelabuhan juga menghambat kelancaran operasional. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan, memperbesar biaya perbaikan kapal, dan menambah beban operasional.
Rakhmatika berharap pemerintah segera memberikan insentif berupa penurunan PNBP, keringanan biaya kepelabuhanan, insentif energi, kemudahan pembiayaan, dan percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan. “Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, kemampuan operasional pelayaran swasta dikhawatirkan akan terus menurun. Pada akhirnya, yang terdampak bukan hanya perusahaan, tetapi juga masyarakat, pengguna jasa, keselamatan pelayaran, kelancaran logistik, dan perekonomian antarpulau,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan