Media Kampung – 15 April 2026 | NU Aceh memberikan dukungan resmi terhadap pembukaan layanan aduan publik bagi penyintas banjir, menegaskan pentingnya mekanisme yang terbuka dalam penanganan pascabencana. Layanan ini diharapkan mempermudah warga Aceh mengajukan keluhan terkait kerusakan dan bantuan pasca banjir.
Pemerintah Provinsi Aceh bersama Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) mengumumkan peluncuran platform digital yang dapat diakses melalui telepon seluler maupun situs web resmi. Platform tersebut memungkinkan pencatatan aduan secara real‑time, verifikasi data, serta penyaluran bantuan yang lebih terkoordinasi.
Kepala PC NU Aceh, KH. Mustofa Saifuddin, menyatakan, “Kami mendukung penuh layanan ini karena memberikan suara kepada korban dan mempercepat respons pemerintah,”. Pernyataan itu disampaikan pada rapat koordinasi di Banda Aceh, 12 April 2024.
Pengurus PW Ansor Aceh, KH. Ahmad Zainal, menyoroti laporan ABS yang mengindikasikan masih tingginya angka kerusakan struktural di beberapa wilayah pasca banjir. Ia menambahkan, “Laporan ABS menunjukkan kebutuhan mendesak akan sistem aduan yang transparan dan akuntabel,”.
ABS (Aduan Banjir Sehat) merupakan inisiatif bersama lembaga akademik Universitas Malikussaleh (Unimal) dan lembaga non‑pemerintah yang mengumpulkan data kerusakan, kesehatan, serta kebutuhan dasar warga. Data yang dikumpulkan sejak November 2023 mencatat lebih dari 12.000 kasus kerusakan rumah dan 4.500 kasus gangguan kesehatan.
NU Aceh berjanji membantu verifikasi aduan dengan jaringan kader musholla di seluruh kecamatan, sehingga data dapat diproses lebih cepat. Tim verifikasi ini akan berkolaborasi dengan BPBD dan Dinas Sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Layanan aduan dapat diakses melalui nomor hotline 0812‑3456‑7890, aplikasi mobile “Aduan Aceh”, serta portal web www.aduanaceh.id. Setiap laporan akan diberikan nomor referensi dan statusnya dapat dipantau oleh pelapor secara online.
Pemerintah mengharapkan penurunan waktu respons dari rata‑rata 48 jam menjadi kurang dari 24 jam setelah sistem beroperasi penuh. Dengan data terpusat, alokasi dana bantuan banjir sebesar Rp 150 miliar dapat disalurkan lebih efisien.
Walaupun platform sudah siap, tantangan utama tetap pada akses internet di daerah terpencil dan literasi digital warga. Oleh karena itu, NU dan Ansor berkomitmen menyelenggarakan pelatihan penggunaan aplikasi di balai desa.
Pengamat Unimal, Dr. Siti Maulani, menilai bahwa laporan ABS menjadi bukti empiris penting untuk perencanaan kebijakan mitigasi. “Data yang akurat akan memandu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat,” ujarnya pada konferensi pers tanggal 13 April 2024.
Gubernur Aceh, Ir. Khofifah Indriani, menegaskan bahwa layanan aduan merupakan bagian integral dari strategi pemulihan jangka panjang. Ia menambahkan, “Kami akan terus meningkatkan mekanisme ini demi kesejahteraan masyarakat Aceh yang terdampak,”.
Warga di Banda Aceh dan daerah pedesaan menyambut baik inisiatif ini, mengingat pengalaman sulit pada musim hujan 2023 yang menimbulkan kerugian besar. Beberapa korban melaporkan bahwa mereka kini dapat mengirim foto kerusakan langsung melalui aplikasi.
Hingga 14 April 2024, lebih dari 3.200 aduan telah masuk, dengan 78% kasus sudah ditindaklanjuti. Tim lapangan terus memverifikasi sisa laporan dan menyiapkan bantuan material serta rehabilitasi rumah.
NU Aceh, Ansor, dan Unimal sepakat memperluas layanan ke wilayah lain di Sumatera Utara dalam enam bulan ke depan. Upaya bersama ini diharapkan menjadi model bagi provinsi lain yang menghadapi ancaman banjir berulang.
Peluncuran layanan aduan pascabanjir menandai langkah signifikan dalam memperkuat ketahanan masyarakat Aceh terhadap bencana, sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyediaan bantuan. Semua pihak menekankan pentingnya partisipasi aktif warga untuk keberhasilan program jangka panjang.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan