Media Kampung – Surabaya menjadi saksi aksi unjuk rasa besar yang melibatkan 36 elemen masyarakat dalam Aliansi Pembela Konstitusi. Mereka menuntut Pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari Board of Peace (BOP) dan mengadopsi sikap tegas dalam menghadapi konflik global yang dianggap sarat kepentingan imperialisme.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam skema geopolitik yang dinilai mempengaruhi kebijakan luar negeri nasional. Ketua aksi, Saleh Ismail Mukadar, menegaskan bahwa gerakan ini berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan dan konstitusi, bukan atas dasar kepentingan sektarian atau agama.
Aliansi menilai keberadaan Indonesia dalam BOP bisa menjerumuskan negara ke dalam pola politik yang tidak lagi sesuai dengan prinsip bebas aktif dan non-blok yang selama ini menjadi pijakan. Mereka menyerukan agar Indonesia tidak tunduk pada tekanan dari kekuatan adidaya manapun dan kembali pada amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan dan imperialisme.
Dalam orasinya, Saleh menyatakan, “Ini bukan aksi agama, ini aksi kemanusiaan. Kami menolak segala bentuk penjajahan dan imperialisme yang masih berlangsung terhadap bangsa-bangsa merdeka.” Pernyataan ini menggambarkan sikap tegas mereka terhadap dinamika politik global yang dianggap merugikan negara-negara yang tengah berjuang mempertahankan kedaulatan.
Selain tuntutan agar pemerintah keluar dari BOP, massa juga menyoroti berbagai konflik yang terjadi di dunia, khususnya di Gaza. Mereka mengecam keras kekerasan dan krisis kemanusiaan yang terus berlangsung dan menuntut penghentian segera serta penolakan terhadap ekspansi militer dan pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina.
Aliansi juga meminta pemerintah untuk menolak normalisasi hubungan dengan pihak yang dianggap melakukan penjajahan dan mendorong Indonesia mengambil langkah diplomatik lebih berani di forum internasional. Mereka menegaskan bahwa Indonesia harus konsisten memainkan peran sebagai negara yang memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi bangsa-bangsa tertindas.
Aksi ini menjadi momentum untuk menguatkan tekanan publik agar pemerintah tidak pasif dalam merespons isu global. Aliansi menegaskan jika Indonesia memilih diam, maka hal itu sama dengan mengingkari sejarah perjuangan bangsa yang telah lama berdiri kokoh dalam prinsip kemerdekaan dan perdamaian.
Sebagai penutup, Aliansi Pembela Konstitusi menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga solidaritas dan memperkuat komitmen terhadap politik luar negeri yang bebas, aktif, dan anti-penjajahan. Mereka mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berdiri bersama bangsa-bangsa yang tertindas dan menolak segala bentuk penjajahan di dunia.
Aksi ini menunjukkan adanya aspirasi kuat dari masyarakat yang ingin pemerintah mengambil langkah tegas dan jelas dalam kebijakan luar negeri. Sampai saat ini, belum ada respons resmi dari pemerintah terkait tuntutan tersebut, namun aksi ini menjadi pengingat penting bagi pengambil kebijakan agar tidak mengabaikan suara rakyat dalam menghadapi dinamika geopolitik global.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan