PKDI Lumajang Tegaskan Sosialisasi Bahaya Narkoba Sudah Dilaksanakan dengan Baik

Media Kampung – Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Lumajang menolak anggapan bahwa sosialisasi mengenai bahaya narkoba kepada para kepala desa di wilayahnya minim atau tidak pernah dilakukan. Pernyataan ini muncul setelah adanya kasus yang melibatkan seorang kepala desa di Lumajang terkait penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Polda Jawa Timur.

Ketua PKDI Lumajang, Suhanto, menjelaskan bahwa para kepala desa selama ini justru aktif menjadi pelopor dalam gerakan anti narkoba. Sebagai tokoh masyarakat, mereka diharapkan memberikan contoh yang baik dan tidak menjadi pengguna narkoba agar dapat memimpin warganya dengan tepat. Menurut Suhanto, sosialisasi dan himbauan tentang pentingnya menjauhi narkoba telah rutin disampaikan kepada para kepala desa.

Lebih lanjut, Suhanto menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi bersih narkoba seringkali dilakukan dengan menggunakan dana desa. Hal ini membuktikan bahwa upaya pembinaan terhadap kepala desa dalam hal pencegahan narkoba telah berjalan dengan baik. Namun, ia juga mengakui bahwa beberapa kepala desa yang tersangkut kasus narkoba mungkin awalnya menjadi korban atau terjerumus karena dipengaruhi oleh orang lain.

PKDI Lumajang menjalankan tiga fungsi utama dalam mendukung para kepala desa, yaitu fasilitasi, mediasi, dan advokasi. Fasilitasi mencakup penyampaian informasi terkait Undang-Undang, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, serta aturan lainnya yang berlaku. Fungsi mediasi berperan dalam menjembatani komunikasi ketika terdapat perselisihan antara kepala desa dengan lembaga lain. Sedangkan advokasi diberikan saat menghadapi persoalan yang bukan berkaitan dengan kriminal dan narkoba.

Kondisi ini menunjukkan bahwa PKDI Lumajang berkomitmen untuk mendukung kepala desa agar mampu menjalankan tugasnya secara bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Meski demikian, kasus yang terjadi menandakan perlunya terus dilakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan untuk mencegah adanya kepala desa yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.