Media Kampung, Lamongan –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan bersama DPRD telah menyepakati Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini tercapai dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Lamongan pada Senin, 27 Juli 2026. Penetapan KUA-PPAS ini menjadi dasar penting dalam penyusunan Rancangan APBD 2027 yang akan mendukung prioritas pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Lamongan.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 sangat penting karena mengatur arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah. Dengan adanya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah 2027
Berdasarkan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pendapatan daerah Lamongan pada tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp3,099 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp713,857 miliar
- Pendapatan transfer sebesar Rp2,385 triliun
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,099 triliun yang mencakup berbagai pos pengeluaran, yaitu:
- Belanja operasi sebesar Rp2,146 triliun
- Belanja modal sebesar Rp382,918 miliar
- Belanja tidak terduga sebesar Rp5 miliar
- Belanja transfer sebesar Rp565,558 miliar
Dari postur anggaran ini, diperkirakan akan terdapat surplus sekitar Rp85,2 juta yang akan dikelola melalui mekanisme pembiayaan daerah. Pada sisi pembiayaan, penerimaan ditargetkan mencapai Rp42 miliar, sementara pengeluaran sebesar Rp42,085 miliar, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2027 diproyeksikan nol rupiah.
Fokus Peningkatan Kemandirian Fiskal dan Pengelolaan Keuangan
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa berbagai masukan selama pembahasan akan digunakan untuk menyempurnakan pembangunan di Lamongan.
Beberapa fokus utama yang akan diupayakan antara lain:
- Penguatan kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pengelolaan yang lebih profesional
- Evaluasi regulasi pendapatan daerah guna meningkatkan efektivitas
- Tata kelola keuangan yang lebih efisien dan transparan
Rekomendasi Badan Anggaran DPRD
Badan Anggaran DPRD juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pendapatan dan percepatan pencapaian program pembangunan, di antaranya:
- Optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi
- Pembenahan BUMD secara profesional agar lebih produktif
- Pemanfaatan aset daerah secara maksimal untuk mendukung pendapatan
- Penguatan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghasilkan pendapatan
- Evaluasi regulasi pendapatan untuk meningkatkan penerimaan daerah
- Peningkatan anggaran guna mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC)
Konteks dan Dampak
Kesepakatan KUA-PPAS ini merupakan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lamongan. Dengan postur anggaran yang seimbang antara pendapatan dan belanja, serta fokus pada penguatan kemandirian fiskal, Pemkab Lamongan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Digitalisasi pajak dan retribusi serta profesionalisasi BUMD menjadi bagian dari inovasi pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, peningkatan anggaran untuk program kesehatan melalui UHC juga menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap aspek sosial dan kesehatan masyarakat.
Perkembangan Selanjutnya
Setelah kesepakatan KUA-PPAS 2027, langkah berikutnya adalah penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD 2027 secara detail. Proses ini akan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran juga akan menjadi kunci sukses dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Tinggalkan Balasan