Media Kampung – Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan melakukan kunjungan ke Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga kondusifitas masyarakat sekitar hutan. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Banyuwangi pada Senin (15/6) ini menjadi ajang koordinasi untuk mengantisipasi gangguan keamanan hutan serta menyelesaikan persoalan sosial di sekitar kawasan hutan.
Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Wahyu Dwi Hadmojo, menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD selama ini. Menurutnya, sinergi antara Perhutani dan DPRD merupakan komitmen bersama untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus menciptakan kondusivitas masyarakat. Dukungan pemangku kepentingan sangat penting dalam penyelesaian persoalan tata kelola lahan garapan tumpangsari yang mengedepankan prinsip keadilan.
Didampingi Kepala Seksi HKA-KP, Didik Nurcahyo, Wahyu menambahkan bahwa hubungan baik dengan lembaga legislatif berdampak positif pada pengamanan hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keberhasilan program ketahanan pangan. Ia juga menekankan perlunya penegakan hukum terhadap pelaku gangguan keamanan hutan untuk memberikan efek jera.
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. DPRD siap mendukung Perhutani melalui patroli bersama, pembinaan masyarakat, dan edukasi tentang kelestarian hutan. Langkah-langkah ini merupakan upaya pencegahan gangguan keamanan hutan sekaligus mitigasi bencana lingkungan.
Patemo yang didampingi Anggota Komisi II DPRD Banyuwangi, Masrohan, juga mendukung mediasi dan penataan lahan garapan yang mengutamakan masyarakat sekitar hutan. Penataan yang adil diharapkan memperkuat kondusivitas wilayah dan mendukung ketahanan pangan.
Kepala Seksi HKA-KP Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Didik Nurcahyo, menyampaikan apresiasi atas komitmen DPRD. Menurutnya, kelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Melalui komunikasi, pembinaan, dan dukungan stakeholder, potensi gangguan keamanan hutan dapat diminimalkan, sementara penegakan hukum tetap diperlukan.
Melalui pertemuan ini, Perhutani dan DPRD Banyuwangi berkomitmen memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga keamanan kawasan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta mendukung program pembangunan dan ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan