Media Kampung – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengajak masyarakat Papua Pegunungan untuk menempatkan penyelesaian damai sebagai prioritas utama dalam menangani setiap persoalan. Pernyataan itu disampaikan pada acara yang diadakan di Wamena, Jumat, 24 Mei 2026, dan ditujukan kepada seluruh lapisan komunitas setempat.
Ribka menekankan pentingnya menyelesaikan sengketa secara baik-baik, baik yang muncul di lingkungan keluarga maupun di tingkat desa. Ia menambahkan bahwa melibatkan tokoh agama dan tokoh adat dapat memperkuat proses mediasi dan mencegah eskalasi konflik.
“Kalau ada masalah supaya diselesaikan dengan baik-baik. Dan dapat melibatkan tokoh agama maupun tokoh adat,” ujar Ribka Haluk. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung mekanisme tradisional dalam penyelesaian perselisihan.
Tokoh agama dianggap memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa damai karena pengaruh moral yang mereka miliki di tengah masyarakat. Sementara tokoh adat berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai kebudayaan dan norma yang dapat menjadi landasan penyelesaian sengketa.
Ribka juga menegaskan pentingnya menghentikan konflik antarkelompok yang dapat merusak persaudaraan. Ia menyerukan semangat kebersamaan untuk memperkuat pembangunan dan kesejahteraan daerah.
Masyarakat Papua Pegunungan dipandang sebagai satu keluarga besar, sehingga persatuan harus terus dijaga, katanya. Pernyataan ini menekankan bahwa solidaritas antarwarga merupakan faktor kunci dalam mengatasi tantangan sosial.
Selain itu, ia mengharapkan peran aktif tokoh intelektual, LSM, dan warga dalam mempercepat program pembangunan daerah. Kerjasama lintas sektor di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang lebih luas.
Harapan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menekankan pembangunan inklusif dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan dukungan struktural dari pemerintah provinsi, program-program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri akan terus memantau pelaksanaan dialog damai dan menyediakan bantuan teknis bagi mediator lokal. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan setiap potensi konflik melalui jalur resmi demi menjaga stabilitas wilayah.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan