Media Kampung – Komunitas 98 Resolution Network menggelar pernyataan tegas di Jakarta pada 21 Mei 2026, menekankan pentingnya transformasi demokrasi ekonomi dalam memperingati 28 tahun Reformasi 1998. Mereka berpendapat bahwa momentum reformasi harus lebih dari sekadar seremoni politik, melainkan harus mengarah pada pemerataan kesejahteraan rakyat dan penguatan mandat reformasi sesuai dengan amanat konstitusi.
Pemrakarsa komunitas ini, Haris Rusly Moti, menggarisbawahi bahwa reformasi harus mencerminkan keberpihakan negara kepada rakyat. Dia menekankan perlunya pemberantasan korupsi dan kebocoran penerimaan negara yang selama ini menjadi kendala bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan. “Mandat reformasi sita harta koruptor untuk subsidi rakyat mulai dijalankan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dirilis pada 22 Mei 2026.
Kelompok ini mencermati bahwa ketimpangan antara politik dan ekonomi masih terlihat jelas dalam praktik demokrasi saat ini. Meskipun berbagai langkah sudah diambil, mereka menilai bahwa demokrasi belum sepenuhnya menyentuh kesejahteraan masyarakat luas. Ketua Umum PIJAR 98, Sulaiman Haikal, menegaskan bahwa reformasi tidak hanya berhenti pada aspek politik. Dia menekankan pentingnya keterlibatan negara dalam manajemen sumber daya nasional untuk menciptakan pemerataan ekonomi.
“Reformasi harus menuju demokratisasi ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” tambah Sulaiman. Pemantauan mereka menunjukkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah, seperti pemberantasan mafia migas dan penertiban kawasan hutan, sejalan dengan semangat reformasi yang diharapkan. Langkah-langkah ini dianggap sebagai upaya strategis untuk memperkuat pengelolaan sumber daya demi kepentingan rakyat.
Indri Ariefiandi, Sekjen PIJAR 98, menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah harus disertai dengan solusi yang konstruktif. Dalam pandangannya, demokrasi membutuhkan gagasan alternatif yang berpihak kepada rakyat. “Kritik harus disertai solusi bagi penguatan ekonomi nasional,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa anggaran pendidikan yang diarahkan dalam APBN harus sesuai dengan amanat konstitusi, demi kesejahteraan rakyat.
Komunitas 98 Resolution Network mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan nasional dan mendorong penguatan demokrasi yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Mereka berharap agar semua elemen bangsa bersatu dalam mewujudkan tujuan ini, mengingat bahwa keberhasilan reformasi sejati harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan