Media Kampung – Wapres Sara Duterte menghadapi ancaman pemakzulan setelah komite Kongres Filipina menemukan bukti cukup terkait dugaan penyalahgunaan dana publik dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Marcos Jr.
Komite kehakiman pada Rabu (29/4) memberikan suara bulat untuk menyatakan bahwa dua pengaduan yang diajukan telah memenuhi standar bukti yang diperlukan.
Pengaduan pertama menuduh Duterte menyalahgunakan dana publik selama menjabat, sementara pengaduan kedua mengklaim ia mengeluarkan ancaman pembunuhan terhadap presiden.
Kedua pengaduan tersebut akan digabungkan menjadi satu dokumen sebelum diajukan ke sidang pleno DPR untuk pemungutan suara.
Menurut konstitusi Filipina, jika DPR mengesahkan pemakzulan, kasus akan berlanjut ke Senat untuk proses persidangan.
Jika Senat memutuskan bersalah, Wapres Sara Duterte akan dilarang menjabat dalam pemerintahan seumur hidup.
Anggota parlemen Leila De Lima, yang mendukung pengaduan, menyatakan bukti menunjukkan pola pengumpulan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan serta ancaman yang mengganggu tatanan konstitusional.
“Tidak diragukan lagi bahwa kami memiliki alasan kuat untuk melanjutkan proses ini,” ujar De Lima kepada komite sebelum pemungutan suara.
Ancaman terhadap Marcos Jr muncul setelah konferensi pers larut malam, di mana Duterte mengklaim menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh presiden jika ia terlebih dahulu dibunuh.
Ia kemudian menolak tuduhan tersebut, menyatakan komentarnya disalahartikan oleh media.
Biro Investigasi Nasional (NBI) melaporkan bahwa ancaman tersebut masuk dalam kategori penghasutan dan sedang dalam penyelidikan lanjutan.
Catatan bank yang disajikan komite menunjukkan perbedaan signifikan antara kekayaan bersih yang diumumkan secara publik sebesar 88 juta peso pada 2024 dan transaksi yang melibatkan 6,8 miliar peso.
Wapres menolak hadir dalam sidang apapun, menyatakan akan menjawab pertanyaan jika proses mencapai Senat.
Ketegangan politik antara Duterte dan Marcos Jr meningkat sejak kemenangan mereka dalam pemilihan presiden 2022.
Setelah pemilihan, Duterte menolak jabatan kabinet yang diinginkannya dan kemudian diangkat sebagai Menteri Pendidikan.
Pada Februari, Duterte mengumumkan rencana mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan 2028.
Tahun lalu, DPR sempat memakzulkan Duterte, namun Mahkamah Agung membatalkannya karena masalah prosedural.
Ratusan warga Filipina turun ke jalan di luar gedung DPR di Quezon City pada Rabu (29/4) menuntut pemakzulan.
Demonstrasi tersebut mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
Para pengamat politik menilai bahwa proses pemakzulan dapat memengaruhi dinamika pemilihan presiden 2028 secara signifikan.
Jika Duterte terpilih, aliansi politik antara keluarganya dan Marcos dapat mengalami pergeseran besar.
Pihak pendukung Duterte menilai bahwa tuduhan tersebut bersifat politis dan dimaksudkan untuk melemahkan posisi politiknya.
Sementara itu, oposisi menekankan pentingnya akuntabilitas dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Kejadian ini menyoroti peran lembaga legislatif Filipina dalam menegakkan integritas pejabat publik.
Proses selanjutnya akan melibatkan pemungutan suara DPR, diikuti oleh persidangan Senat jika pemakzulan disetujui.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kantor Istana kepresidenan mengenai langkah selanjutnya.
Situasi politik Filipina tetap dinamis, dengan pemakzulan menjadi titik fokus perdebatan nasional dan internasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan