Media Kampung – 16 April 2026 | Lawatan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Moskow pada 13-14 April 2026 menandai langkah strategis yang disebut “gerilya energi” namun menimbulkan risiko geopolitik signifikan, terutama terkait ketergantungan pada sumber energi Rusia yang berada di bawah sanksi internasional.
Kunjungan tersebut diikuti dengan pertemuan singkat di Paris, mencerminkan pendekatan “dua kaki” yang ingin menyeimbangkan hubungan dengan Rusia sebagai pemasok energi konvensional dan Prancis sebagai mitra transisi energi.
Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, strategi ini dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang investasi jangka panjang di sektor energi dan teknologi.
Teddy menambahkan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Putin tercapai kesepakatan kerja sama jangka panjang di bidang ESDM, hilirisasi migas, serta investasi infrastruktur energi.
Namun, ketergantungan pada minyak mentah Rusia berpotensi menimbulkan tekanan sanksi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, mengingat Rusia masih menjadi target utama kebijakan pembatasan perdagangan energi.
Ahli hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai langkah diplomasi Prabowo cerdas dalam menyeimbangkan posisi Indonesia, namun memperingatkan bahwa keterlibatan dalam proyek energi Rusia dapat meningkatkan kerentanan terhadap sanksi sekunder.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi BBM Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel, meninggalkan defisit sekitar satu juta barel yang harus dipenuhi lewat impor.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa negosiasi pasokan minyak mentah Rusia telah mendekati tahap final, serta menyinggung rencana impor LPG meski masih memerlukan tahapan lanjutan.
Proyek pembangunan kilang atau infrastruktur energi yang melibatkan perusahaan Rusia menimbulkan risiko keamanan siber serta potensi pengaruh politik yang dapat mengganggu kebijakan domestik Indonesia.
Pihak Amerika Serikat sebelumnya mengeluarkan peringatan kepada perusahaan yang terlibat dalam transaksi energi dengan Rusia, menandakan kemungkinan penerapan sanksi sekunder terhadap entitas Indonesia yang bekerja sama.
Strategi Indonesia untuk berperan sebagai “middle power” dalam diplomasi energi menuntut kehati-hatian, karena posisi yang terlalu dekat dengan Rusia dapat mempersempit ruang manuver dalam hubungan dengan negara-negara Barat.
Hingga kini, negosiasi pasokan minyak mentah masih berlangsung, dan pemerintah menegaskan akan terus memantau dinamika geopolitik sambil mengejar diversifikasi sumber energi untuk mengurangi risiko ketergantungan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan