Ketua PBNU Soroti Politik Pragmatis yang Jauh dari Kepentingan Publik

Media Kampung – 15 April 2026 | Ketua PBNU Soroti Politik Pragmatis yang Jauh dari Kepentingan Publik, menegaskan bahwa kecenderungan politik pragmatis kini lebih mengedepankan kepentingan kelompok kecil daripada aspirasi rakyat secara luas. Pernyataan tersebut disampaikan pada pertemuan internal organisasi di Jakarta, 14 April 2026, sebagai respons atas dinamika kekuasaan yang dirasa tidak berpihak pada publik.

Saifuddin Ali, selaku Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menekankan pentingnya peran lembaga keagamaan dalam menilai kebijakan publik yang memengaruhi jutaan warga Indonesia. Ia menambahkan bahwa PBNU berkomitmen menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umum dalam setiap keputusan politik.

“Saya menilai bahwa politik pragmatis kini telah bertransformasi menjadi feodalisme modern yang menutup ruang partisipasi publik,” ujar Savic Ali dengan tegas pada kesempatan itu. Kutipan tersebut mencerminkan keprihatinannya atas penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Konteks pernyataan ini muncul menjelang pemilihan umum legislatif 2026, di mana sejumlah partai politik diprediksi akan memperkuat jaringan patronase di tingkat daerah. Situasi ini memperparah persepsi bahwa keputusan kebijakan sering kali diambil berdasarkan keuntungan politik jangka pendek.

Savic Ali menyoroti bahwa kekuasaan kini semakin menjauh dari kepentingan publik, terutama ketika keputusan strategis diambil tanpa melibatkan warga atau lembaga independen. Ia menegaskan bahwa proses legislasi harus transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Beberapa contoh yang disebutkan meliputi alokasi anggaran pembangunan yang didominasi oleh proyek-proyek infrastruktur bergengsi, sementara kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap kurang terpenuhi. Praktik patronase semacam ini dianggap memperkuat pola feodalisme yang menghambat pertumbuhan inklusif.

PBNU secara historis berperan sebagai penjaga moral dan sosial, mengingatkan pemerintah serta partai politik untuk senantiasa menempatkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kepedulian publik. Dalam hal ini, organisasi berupaya menjadi suara kritis yang konstruktif terhadap kebijakan publik.

Reaksi dari kalangan politik beragam; sebagian pihak menyambut kritik Savic Ali sebagai panggilan untuk introspeksi, sementara yang lain menilai komentar tersebut bersifat politis. Meskipun demikian, dialog terbuka tetap menjadi prioritas bagi PBNU dalam upaya memperbaiki kualitas demokrasi.

PBNU berencana menggelar serangkaian forum diskusi lintas sektoral, melibatkan akademisi, praktisi kebijakan, dan perwakilan masyarakat sipil untuk membahas reformasi politik yang lebih berkeadilan. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan menjelang sidang DPR.

Kondisi terbaru menunjukkan bahwa pernyataan Savic Ali telah memicu perdebatan publik luas di media sosial dan ruang diskusi online. PBNU terus memantau respons tersebut dan menyiapkan langkah-langkah konkret guna menegakkan kepentingan publik dalam proses politik ke depan.