Media Kampung – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam memprioritaskan pembangunan unit sekolah baru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) untuk memperluas akses pendidikan di wilayah terpencil, khususnya di Indonesia bagian timur.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan di Manokwari, Papua Barat pada Kamis, 28 Mei 2026, bahwa pemerintah secara bertahap berupaya mengurangi kesenjangan mutu, kualitas, dan akses pendidikan dengan mengutamakan wilayah-wilayah prioritas, terutama daerah 3T yang mengajukan usulan pembangunan sekolah baru.
Selain pembangunan sekolah baru, Kemendikdasmen mendorong pemerintah daerah di kawasan Indonesia timur untuk segera mengajukan pembangunan sekolah satu atap di wilayah terpencil. Ini bertujuan agar layanan pendidikan dapat menjangkau anak-anak dari usia dini hingga jenjang pendidikan lanjutan.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembelajaran jarak jauh melalui penyediaan fasilitas jaringan internet di daerah yang sulit dijangkau. Untuk wilayah yang belum memiliki akses listrik, pemerintah akan membantu penyediaan sarana listrik tenaga surya dengan bekerja sama bersama organisasi sosial dan keagamaan, seperti Eco Bhinneka Muhammadiyah.
Abdul Mu’ti menekankan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan di daerah 3T membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan. Program ini sejalan dengan target revitalisasi dan pembangunan satuan pendidikan tahun 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menargetkan pembangunan dan revitalisasi sebanyak 71.744 unit pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Selain itu, Kemendikdasmen membuka peluang bagi organisasi lain yang peduli dunia pendidikan untuk turut mengusulkan pembangunan sekolah baru di berbagai daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere mengajak organisasi keagamaan di wilayah tersebut untuk aktif mendukung penyelenggaraan pendidikan seperti yang telah dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Kristen dan Muhammadiyah. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran, terutama setelah kebijakan efisiensi, sehingga peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T belum berjalan maksimal sesuai harapan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan