Media Kampung – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menuntut Pemerintah Kabupaten Grobogan mencari lahan baru untuk membangun Sekolah Rakyat permanen, setelah lahan yang diajukan sebelumnya dinyatakan tidak layak.
Pertemuan antara Wamensos, Kepala Dinas Sosial Grobogan Indri Agus Velawati, dan Kabid Linjamsos Soemiati berlangsung di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Selasa 5 Mei 2026.
Agus Jabo menegaskan bahwa lahan yang dipilih harus bersih, memiliki akses jalan, tidak berada di zona rawan bencana, serta dilengkapi listrik dan air bersih.
Ia menambah, “Untuk Sekolah Rakyat cari lahan yang clear ya,” menekankan pentingnya kepatuhan pada standar teknis.
Lahan seluas 6,75 hektare yang sebelumnya diusulkan di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, ditolak karena berstatus Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
Indri Agus Velawati, Kepala Dinas Sosial Grobogan, menjelaskan bahwa hasil survei mengonfirmasi status LSD dan menutup kemungkinan penggunaan lahan tersebut.
Dia juga menyebut bahwa pihaknya telah mengadakan audiensi dengan Kementerian ATR dan Kementerian Kehutanan untuk mencari alternatif lahan di luar kawasan perhutanan sosial.
Koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan lokasi yang memenuhi semua persyaratan teknis dan administratif.
Data DTSEN Triwulan I 2026 mencatat 69.671 keluarga di Grobogan berada di Desil 1 dari total 538.620 keluarga, menandakan tingkat kemiskinan yang tinggi.
Tanpa adanya Sekolah Rakyat di Kabupaten Grobogan, anak-anak dari keluarga miskin berisiko kehilangan akses pendidikan gratis yang menjadi bagian dari program Presiden Prabowo Subianto.
Program Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan tanpa biaya, tetapi juga melibatkan orang tua siswa dalam program pemberdayaan ekonomi.
Agus Jabo mengungkapkan harapannya agar Grobogan dapat ikut serta dalam pembangunan sekolah pada tahun ini, mengingat urgensi penurunan kemiskinan di daerah tersebut.
Ia menegaskan, “Saya itu ingin Grobogan karena termasuk daerah miskin, itu ikut tahun ini,” menandakan komitmen pemerintah pusat.
Pencarian lahan baru kini menjadi prioritas utama, dengan kriteria tambahan seperti tidak berada di daerah rawan banjir atau longsor.
Jika lahan alternatif berhasil diidentifikasi, proses perizinan diperkirakan dapat dipercepat mengingat dukungan penuh dari Kementerian Sosial.
Pihak Dinas Sosial Grobogan akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait serta pemerintah kabupaten untuk memastikan kelancaran proses pencarian lahan.
Keberhasilan pencarian lahan baru diharapkan dapat mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan yang akan melayani ribuan anak dari keluarga prasejahtera.
Dengan dukungan anggaran pusat dan komitmen daerah, Sekolah Rakyat di Grobogan diproyeksikan dapat beroperasi pada akhir tahun 2026.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan