Media Kampung – Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengawasan dan insentif pada Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Platinum, Balikpapan, Selasa 5 Mei 2026.
Acara tersebut menjadi ajang penghargaan bagi pemda yang berhasil menurunkan tingkat pengangguran, mengurangi kemiskinan dan stunting, mengendalikan inflasi, serta mengembangkan pembiayaan kreatif, dengan total empat kategori utama.
Dalam sambutannya, Mendagri mengakui bahwa selama lima tahun menjabat, pendekatan pembinaan pemda cenderung menitikberatkan pada aspek pengawasan, sehingga daerah sering merasa “dihukum” tanpa adanya dorongan positif.
“Saya jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, saya mikir, ini kita ‘stick’ terus. Ibarat kelinci itu kan ada istilah stick and carrot. Kita kok lebih banyak nakut‑nakutin mulu, ‘stick’ saja, mana carrot‑nya,” ujar Tito Karnavian dengan nada tegas.
Ia menambahkan bahwa sistem desentralisasi di Indonesia masih bersifat parsial, di mana pemerintah pusat tetap memegang peran penting dalam pembinaan dan pengendalian daerah.
Untuk menyeimbangkan peran tersebut, Menteri menekankan perlunya insentif fiskal yang memotivasi pemda sekaligus menjaga akuntabilitas lewat pengawasan yang tetap tegas.
Kenaikan anggaran Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2026 menjadi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan skala pemberian insentif, dengan janji “go ahead” dalam mempercepat alokasi dana kepada daerah berprestasi.
Penghargaan diberikan dalam tiga tingkat—kabupaten, kota, dan provinsi—dengan masing‑masing kategori menampilkan pemenang terbaik I, II, dan III, serta hadiah fiskal sebesar Rp3 miliar untuk Terbaik I, Rp2 miliar untuk Terbaik II, dan Rp1 miliar untuk Terbaik III.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Barito Utara meraih posisi Terbaik I di tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya; sementara di tingkat kota, Kota Bontang unggul sebagai Terbaik I dan Kota Palangka Raya sebagai Terbaik II, dan Provinsi Kalimantan Utara memperoleh penghargaan provinsi.
Kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting mencatat Kabupaten Tapin sebagai Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Kota Banjarbaru menjadi Terbaik I di tingkat kota, diikuti Kota Palangka Raya, sementara Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh penghargaan provinsi.
Dalam upaya mengendalikan inflasi, Kabupaten Sukamara meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau; Kota Samarinda menjuarai tingkat kota, dengan Kota Banjarmasin sebagai runner‑up, dan Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan penghargaan provinsi.
Untuk kategori creative financing, Kabupaten Kotabaru keluar sebagai Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat; Kota Samarinda kembali menempati posisi Terbaik I di tingkat kota, diikuti Kota Palangka Raya, dan Provinsi Kalimantan Barat kembali memperoleh penghargaan provinsi.
Semua pemenang menerima insentif fiskal sesuai tingkatan, yang diharapkan menjadi stimulus untuk terus meningkatkan inovasi dan kinerja pemerintahan daerah.
Penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol apresiasi, melainkan juga bagian dari strategi jangka panjang Kemendagri untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Dengan menyeimbangkan “stick” pengawasan dan “carrot” insentif, Menteri berharap pemda dapat mengoptimalkan sumber daya lokal, mempercepat penurunan angka pengangguran, mengurangi kemiskinan, menurunkan inflasi, serta mengembangkan model pembiayaan kreatif yang lebih berkelanjutan.
Pengumuman ini menandai langkah konkret pemerintah pusat dalam menguatkan kerjasama dengan daerah, sekaligus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui penghargaan yang berbasis kinerja.
Ke depan, Kemendagri berencana memperluas program penghargaan ini ke wilayah lain, dengan penyesuaian kriteria dan besaran insentif yang lebih fleksibel, demi menyesuaikan dengan tantangan dan potensi masing‑masing daerah.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan