Media Kampung – Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan inspeksi lapangan terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Teritip, Balikpapan pada Selasa 5 Mei 2026, memastikan bantuan tepat sasaran.
Inspeksi dimulai dengan pemeriksaan kondisi rumah yang akan menerima bantuan, sekaligus verifikasi data ekonomi penerima. Tim pemeriksa menilai kelayakan bangunan dan kemampuan finansial warga sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kemendagri.
Selama peninjauan, Tito Karnavian menegaskan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang memang membutuhkan, menambahkan, “Tadi ada skema gotong royong, Pemda juga bergerak. Itu bagus menurut saya. Pemda‑Pemda yang punya PAD yang baik, bisa mengalokasikan program perumahan.”
Pejabat interior juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan atas komitmen menambah kuota perumahan. Ia menilai sinergi antar‑pemda menjadi indikator keberhasilan program di daerah.
Dalam sambutannya, Tito menyoroti masih banyaknya masyarakat di daerah lain yang belum memiliki hunian layak, sehingga dukungan kepala daerah menjadi krusial. Ia menekankan peran aktif pemimpin daerah dalam mengoptimalkan alokasi dana dan pelaksanaan program.
Setelah mengamati lokasi pemberian bantuan, keduanya melanjutkan ke SMPN 13 Balikpapan untuk menyaksikan simulasi tender rakyat. Acara tersebut dihadiri antusias oleh warga setempat, menunjukkan partisipasi publik yang tinggi dalam proses transparan.
Pada kesempatan yang sama, Tito Karnavian meluncurkan secara virtual program BSPS se‑Pulau Kalimantan. Peluncuran ditandai dengan pemukulan kentongan tradisional yang diiringi tepuk tangan peserta, menandakan dukungan kuat Kementerian Dalam Negeri terhadap upaya penyediaan rumah layak.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, jajaran Forkopimda provinsi, serta Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mempercepat realisasi program.
Peluncuran virtual ini menambah momentum bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran, mengidentifikasi lokasi prioritas, dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan perumahan. Pemerintah provinsi berjanji akan menambah jumlah bantuan sesuai kapasitas PAD masing‑masing.
Kemendagri menegaskan bahwa monitoring berkelanjutan akan dilakukan melalui kunjungan lapangan rutin dan evaluasi data penerima. Sistem digital terintegrasi diharapkan meminimalisir kesalahan alokasi dan meningkatkan akurasi verifikasi.
Hingga akhir pekan, tim evaluasi melaporkan bahwa semua rumah yang diperiksa telah memenuhi standar kelayakan, dan tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan bantuan. Pemerintah setempat berkomitmen melanjutkan proses verifikasi hingga semua penerima terdata secara akurat.
Dengan langkah konkret ini, diharapkan program BSPS dapat menjadi model penyediaan perumahan mandiri bagi wilayah lain di Indonesia, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan perumahan nasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan