Media Kampung – DPRD Surabaya menggelar rapat paripurna pada Rabu, 6 Mei 2024, untuk menetapkan pimpinan definitif serta menempatkan Anas Karno di Komisi A dan Badan Anggaran (Banggar), memperkuat posisi fraksi PDI‑P di dewan kota.
Rapat dimulai pukul 09.00 WIB dan direncanakan selesai selambat‑lambatnya pukul 10.00 WIB, dengan agenda utama penetapan pimpinan definitif dan penempatan anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD).
Ketua Fraksi PDI‑P Surabaya, Budi Leksono, menyampaikan bahwa surat penempatan Anas Karno sebagai anggota fraksi sekaligus pengganti Syaifuddin Zuhri di Banggar telah dikirim ke pimpinan DPRD Kota Surabaya. Ia menambahkan, ‘Hasil rapat koordinasi dengan DPC, Pak Anas akan ditempatkan di Komisi A DPRD Surabaya. Secara otomatis porsi‑porsi itu sudah menjadi jatah PDI‑P. Sekarang tinggal mekanisme formalitasnya.’
Budi menjelaskan bahwa setelah Anas resmi masuk Komisi A, pemilihan posisi sekretaris akan dilakukan melalui rapat internal komisi atau kesepakatan antar anggota, sehingga mekanisme penetapan perubahan susunan pimpinan dapat berjalan lancar.
Selain agenda utama, Budi, yang juga anggota Komisi B, menginformasikan dua agenda paripurna besok: penetapan pimpinan definitif dan penempatan anggota fraksi di AKD. Ia menegaskan bahwa kehadiran pimpinan definitif akan mempercepat verifikasi laporan warga dan meningkatkan sinergi kerja kedewanan.
Sebelumnya, fungsi pimpinan sementara ditangani oleh tiga pimpinan DPRD, namun dengan komposisi fraksi yang kini lengkap, PDI‑P siap menjalankan agenda kedewanan secara maksimal, ujar Budi dalam rapat fraksi pada Selasa, 5 Mei.
Usai penetapan Syaifuddin Zuhri sebagai Ketua DPRD definitif dalam rapat paripurna, fraksi PDI‑P berencana menggelar syukuran di ruang fraksi serta mengadakan konferensi pers untuk menginformasikan hasil keputusan kepada publik.
Penempatan Anas Karno di Komisi A sekaligus pengisi posisi di Banggar diharapkan memperkuat pengawasan anggaran daerah dan memperluas peran legislatif PDI‑P dalam merumuskan kebijakan pembangunan Surabaya.
Dengan pimpinan definitif yang telah ditetapkan, dewan kota diproyeksikan dapat menyelesaikan agenda legislasi lebih cepat, sementara PDI‑P menyiapkan langkah strategis selanjutnya untuk mengoptimalkan fungsi komisi dan badan anggaran.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan