Media Kampung – Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan regulasi import minyak Rusia sebanyak 150 juta barel, dengan dua alternatif mekanisme yaitu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Layanan Umum (BLU), demi memastikan pasokan energi nasional.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung pada Jumat, 24 April 2026, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, menjelaskan bahwa regulasi masih dalam tahap penyusunan.
Opsi pertama, impor melalui BUMN, memerlukan proses tender sesuai aturan pengadaan barang dan jasa, sehingga berpotensi menunda pelaksanaan bila harus melalui prosedur formal yang ketat.
Namun, skema BUMN juga dapat dijalankan sebagai kerja sama antarpemerintah (G2G), yang memungkinkan negosiasi langsung dengan pemerintah Rusia tanpa melalui tender domestik.
Opsi kedua, melalui BLU, dipandang lebih fleksibel karena badan layanan umum tidak terikat pada prosedur tender yang sama, sehingga dapat mempercepat proses pembiayaan dan pengiriman minyak.
Yuliot menambahkan, “Jika menggunakan BLU, kami berharap ada kemudahan dalam pembiayaan serta jalur distribusi yang lebih cepat, mengingat kebutuhan energi mendesak.”
Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memperoleh komitmen dari Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengirimkan 150 juta barel minyak dengan harga khusus.
Awalnya Rusia setuju mengirim 100 juta barel, dan menambahkan 50 juta barel lagi bila Indonesia masih membutuhkan pasokan tambahan untuk mengatasi gejolak ekonomi global.
Kesepakatan ini muncul di tengah krisis energi dunia yang dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat‑Israel dan Iran, sehingga Indonesia berupaya diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah.
Pemerintah menegaskan bahwa impor akan dilakukan secara bertahap karena kapasitas penyimpanan dalam negeri terbatas, sehingga skema BUMN atau BLU akan dipilih sesuai dengan kemampuan logistik dan pembiayaan.
Sementara itu, pemerintah tetap mempertahankan impor LPG dari Amerika Serikat, yang menyumbang sekitar 60 persen kebutuhan LPG nasional, sebagai bagian dari strategi diversifikasi pasokan energi.
Regulasi yang sedang disusun diperkirakan akan selesai dalam beberapa minggu mendatang, sehingga pemerintah dapat segera mengaktifkan skema impor yang paling efisien untuk menjamin stabilitas pasokan energi hingga akhir 2026.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan