Media Kampung – Pemerintah menyiapkan regulasi impor minyak Rusia untuk 150 juta barel, guna menjamin pasokan energi nasional.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa draft regulasi sedang dirumuskan pada Jumat, 24 April 2026.
Regulasi tersebut akan menjadi payung hukum bagi dua skema utama, yaitu impor melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Layanan Umum (BLU).
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan, “Jadi sekarang tinggal instrumen bagaimana mengimpornya, apakah langsung BUMN atau ada BLU”.
Jika dipilih BUMN, proses pengadaan harus melewati tender sesuai prosedur yang berlaku, yang dapat memperpanjang waktu eksekusi.
Yuliot menambahkan, “Kalau di BUMN kan harus melalui tender terlebih dulu, kalau ini kan skemanya G‑to‑G”.
Skema BLU diperkirakan memberikan fleksibilitas lebih dalam pembiayaan dan pelaksanaan, meski masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian.
Yuliot berharap opsi BLU dapat mempercepat alur impor dan mengurangi hambatan administratif.
Rusia telah berkomitmen menyediakan 150 juta barel minyak mentah, yang terbagi menjadi 100 juta barel dengan harga khusus dan tambahan 50 juta barel bila diperlukan.
Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan komitmen tersebut merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow.
Hashim menuturkan, “Presiden Prabowo bertemu Presiden Putin selama tiga jam dan memperoleh kesepakatan impor”.
Kesepakatan ini muncul di tengah krisis energi global yang dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat‑Israel dan Iran.
Pemerintah menilai Rusia sebagai alternatif pemasok energi yang strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Barat.
Impor akan dilakukan secara bertahap karena kapasitas penyimpanan dalam negeri masih terbatas.
ESDM menargetkan pengiriman pertama mulai kuartal ketiga 2026, dengan alokasi distribusi ke wilayah‑wilayah yang mengalami defisit pasokan.
Yuliot menegaskan bahwa semua transaksi akan mengikuti harga pasar internasional, tanpa jaminan diskon khusus.
“Kami ikut harga pasar, jika ada diskon kami juga tidak mengetahuinya,” ujarnya dalam konferensi pers.
Regulasi yang sedang disusun mencakup prosedur izin impor, mekanisme pembayaran, serta tata cara pelaporan kepada otoritas fiskal.
Pemerintah juga akan menetapkan standar kualitas minyak mentah yang harus dipenuhi oleh pemasok Rusia.
Pengawasan mutu akan dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Badan Pengawas Energi, bekerja sama dengan BUMN terkait.
Selain aspek teknis, regulasi akan memperhatikan aspek hukum internasional, termasuk sanksi ekonomi yang berlaku.
ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa pembiayaan impor tidak mengganggu stabilitas fiskal negara.
Penggunaan BLU diharapkan dapat memanfaatkan dana operasional yang lebih fleksibel dibandingkan anggaran BUMN.
Pemerintah menyiapkan mekanisme kredit jangka pendek bagi BLU guna mendukung arus kas selama proses impor.
Jika skema BUMN dipilih, tender akan melibatkan perusahaan minyak negara seperti Pertamina dan Pertamina International Shipping.
Perusahaan tersebut telah memiliki infrastruktur pelabuhan dan penyimpanan yang memadai untuk menerima kiriman minyak mentah.
Namun, kontrak yang sudah ada dengan pemasok lain dapat menimbulkan konflik prioritas dalam penggunaan kapasitas.
Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan skema G‑to‑G untuk meminimalkan intervensi pasar internal.
Pengumuman ini mendapat sambutan positif dari sektor industri yang menilai langkah tersebut dapat menstabilkan harga BBM domestik.
Para analis energi memperkirakan bahwa pasokan tambahan 150 juta barel dapat menurunkan tekanan pada cadangan strategis nasional.
Namun, mereka mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kecepatan finalisasi regulasi.
Saat ini, kementerian masih mengadakan konsultasi dengan pihak terkait, termasuk asosiasi produsen energi dan lembaga keuangan.
Dalam pernyataannya, Yuliot menutup dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan regulasi sebelum akhir kuartal pertama 2027.
Kondisi terbaru menunjukkan draft regulasi telah diserahkan ke Badan Legislasi untuk evaluasi lebih lanjut.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Leave a Reply