Media Kampung – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, melakukan peninjauan langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palangkaraya pada Kamis, 23 April 2026, dengan tujuan memastikan layanan pertanahan lebih cepat dan nyaman bagi warga.
Kunjungan tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan proses pengurusan hak atas tanah, sertifikat, dan perizinan yang sebelumnya sering mengalami penundaan akibat antrean panjang. Ossy menekankan pentingnya menghindari penumpukan pemohon di loket layanan.
“Usahakan saat masyarakat atau pemohon ke sini, kita hindari penumpukan. Jangan membuat masyarakat menunggu lama, kita ingin pelayanan yang responsif dan tanpa hambatan,” ujar Ossy dalam sambutan singkatnya di ruang tunggu Kantah.
Selama peninjauan, Ossy bersama timnya memeriksa alur kerja mulai dari penerimaan dokumen, verifikasi, hingga pencetakan sertifikat. Tim BPN juga menunjukkan penerapan sistem antrian digital yang memungkinkan pemohon mengambil nomor antrean melalui aplikasi mobile, sehingga mengurangi waktu tunggu di lokasi.
Data internal BPN Palangkaraya menunjukkan rata-rata waktu penyelesaian permohonan sertifikat pada kuartal pertama 2026 mencapai 12 hari kerja, turun 30 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini dicapai berkat peningkatan penggunaan teknologi informasi dan pelatihan staf dalam prosedur standar operasional.
Selain itu, Kantah Palangkaraya mulai mengimplementasikan layanan satu pintu (one‑stop service) yang mengintegrasikan layanan pertanahan dengan dinas terkait, seperti Dinas Tata Ruang dan Dinas Perhubungan. Inisiatif ini diharapkan dapat menyederhanakan proses bagi pemohon yang membutuhkan beberapa izin sekaligus.
Ossy juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana fisik, seperti penambahan ruang kerja dan peningkatan fasilitas jaringan internet di kantor. “Kita tidak hanya memperbaiki proses, tapi juga memastikan infrastruktur pendukung memadai,” tegasnya.
Dalam konteks regional, Palangkaraya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tantangan geografis yang unik, termasuk wilayah yang luas dan akses yang terbatas di daerah pedalaman. Oleh karena itu, BPN berkomitmen memperluas layanan daring dan membuka kantor layanan keliling ke daerah‑daerah terpencil.
Peninjauan ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan tarif layanan pertanahan. Tim BPN menyampaikan rencana penyesuaian tarif agar lebih terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus menjaga keberlanjutan operasional kantor.
Setelah peninjauan, Ossy menginstruksikan agar semua unit kerja BPN di Kalimantan Tengah menyusun rencana aksi konkret dalam tiga bulan ke depan, termasuk peningkatan kapasitas SDM, pengadaan perangkat lunak terbaru, dan pelaporan berkala tentang tingkat kepuasan publik.
Kondisi terbaru menunjukkan bahwa Kantah Palangkaraya telah menyiapkan jadwal pelatihan intensif bagi petugas front office mulai minggu depan, serta meluncurkan portal layanan daring yang memungkinkan pengajuan permohonan secara online 24/7. Diharapkan, upaya ini akan mempercepat proses perizinan tanah dan mengurangi beban administratif bagi warga.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Leave a Reply