Wamen Ossy Minta Pemprov Kalteng Aktif Selesaikan Masalah Pertanahan Lewat GTRA

Media Kampung – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menekankan pentingnya Pemprov Kalimantan Tengah mengambil langkah proaktif dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Palangka Raya, Kamis 23 April 2026.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi forum bagi Ossy untuk menyampaikan urgensi penggunaan GTRA sebagai mekanisme terpadu yang dapat mempercepat penyelesaian masalah pertanahan yang selama ini menghambat pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Ossy menyatakan, “Kita harus memanfaatkan GTRA untuk menyelesaikan sengketa tanah secara cepat, transparan, dan berkeadilan, demi kepastian hukum bagi masyarakat dan investor.”

GTRA sendiri merupakan tim lintas sektoral yang terdiri dari perwakilan BPN, Dinas Agraria, Badan Pertanahan Daerah, serta unsur masyarakat sipil, yang diberi mandat untuk melakukan inventarisasi, mediasi, dan penetapan hak atas tanah secara terpadu.

Ossy menegaskan bahwa otoritas kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengaktifkan GTRA, mengkoordinasikan sumber daya, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil mediasi guna mengurangi tumpang tindih klaim lahan.

Data BPN Kalteng mencatat lebih dari 2.300 kasus sengketa pertanahan yang masih terbuka, meliputi konflik agraria antara perusahaan tambang, perkebunan, dan masyarakat adat, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga ratusan miliar rupiah.

Upaya sebelumnya yang mengandalkan proses peradilan konvensional terbukti lambat, karena prosedur yang berbelit dan kurangnya koordinasi antar instansi, sehingga GTRA diharapkan menjadi solusi yang lebih efisien.

Jika GTRA diaktifkan secara optimal, diantisipasi penyelesaian 70% kasus sengketa dalam jangka waktu satu tahun, sekaligus meningkatkan rasa kepercayaan publik terhadap kebijakan pertanahan pemerintah provinsi.

Pentingnya reformasi agraria ini selaras dengan agenda nasional pemerintah untuk mempercepat tata kelola lahan, mengurangi konflik sosial, dan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil di wilayah Indonesia Timur.

Pada akhir kunjungan, Ossy menegaskan komitmen BPN untuk memberikan pendampingan teknis, pelatihan, serta pendanaan awal bagi GTRA, sambil mengharapkan Pemprov Kalteng menyusun roadmap aksi konkret dalam minggu-minggu mendatang.