Media Kampung – BNPB bersama Komisi VIII DPR RI memberikan Bantuan BNPB kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur pada Rabu, 22 April 2026, untuk memperkuat kesiapan penanggulangan bencana.
Delegasi BNPB dipimpin oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si, yang mendampingi anggota Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja ke Surabaya.
Pertemuan dimulai dengan rapat kerja di kantor Gubernur Jawa Timur bersama Sekretaris Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sekitar.
Dalam rapat, dibahas peta risiko bencana, prosedur evakuasi, serta strategi mitigasi yang harus dioptimalkan mengingat frekuensi banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut.
BNPB menyiapkan bantuan teknis berupa pelatihan bagi tim operasional daerah, termasuk simulasi penanganan bencana dan penggunaan sistem peringatan dini berbasis satelit.
Selain pelatihan, BNPB menyumbangkan peralatan penting seperti alat pemantau curah hujan, generator portable, serta kit pertolongan pertama untuk mempercepat respons lapangan.
Anggaran khusus sebesar Rp 15 miliar disalurkan melalui DAK, ditujukan untuk memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana dan memperluas jaringan posko darurat di seluruh provinsi.
“Kami berkomitmen membantu pemerintah daerah meningkatkan kapasitas mitigasi dan respons, agar korban bencana dapat diminimalisir,” ujar Dr. Raditya Jati dalam sambutan resmi.
Sekretaris Daerah Jawa Timur, Dr. H. Sunarto, menegaskan bahwa bantuan ini akan diintegrasikan ke dalam Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Daerah (RAPBD) yang sedang disusun.
Pihak pemerintah daerah mengapresiasi dukungan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan program bersama dalam jangka menengah.
Kondisi geografis Jawa Timur yang rawan gempa tektonik serta curah hujan tinggi menyebabkan terjadinya beberapa insiden banjir pada awal tahun ini, menambah urgensi bantuan.
Penyaluran Bantuan BNPB selaras dengan kebijakan nasional yang menekankan kolaborasi lintas sektoral antara lembaga pemerintah, DPR, dan pemerintah daerah.
Komisi VIII DPR RI, yang mengawal kebijakan terkait penanggulangan bencana, berperan penting dalam mengawasi penggunaan dana serta memastikan transparansi pelaksanaan program.
Diharapkan, sinergi antara BNPB, Komisi VIII DPR RI, dan pemerintah daerah dapat menurunkan angka kerugian materiil serta meningkatkan keselamatan warga.
Saat ini, tim monitoring BNPB terus melakukan evaluasi lapangan, sementara proses pelatihan dan distribusi peralatan dijadwalkan selesai pada akhir Juni 2026.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan