Media Kampung – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena mendorong perbaikan konektivitas transportasi demi mendukung destinasi wisata nasional. Menurutnya, akses menuju kawasan prioritas masih menjadi tantangan utama yang memerlukan koordinasi lintas kementerian.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026, Samuel menyoroti masalah konektivitas penerbangan ke Indonesia Timur dan sejumlah destinasi prioritas. Ia menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan sektor transportasi dan infrastruktur.
“Kita juga masih punya masalah di pariwisata kita adalah konektivitas. Jadi kalau saya mau pergi ke Indonesia Timur, Sulawesi atau daerah lainnya dari 10 prioritas, connection dari flightnya itu masalah besar. Jadi memang harus terjadi kolaborasi, nggak bisa pariwisata berdiri sendiri,” ujar Samuel.
Ia menekankan perlunya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar kementerian untuk memperkuat aksesibilitas menuju objek wisata. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dinilai memiliki peran penting mendukung kemajuan sektor pariwisata.
Selain konektivitas, Samuel mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam sektor pariwisata. Menurutnya, wisatawan bisa kapok berkunjung jika pelayanan dan penanganan di lapangan tidak memadai. “Di sini juga kita perlu hati-hati kalau SDM tidak kuat. Turis ini bisa aja kemudian menjadi kapok karena hal-hal yang tidak tertangani oleh SDM kita,” katanya.
Ia juga mempertanyakan bidang peningkatan SDM yang menjadi prioritas, seperti manajerial, hospitality, pemandu wisata, dan keselamatan. Data terkait peningkatan keselamatan perlu dilengkapi sebagai langkah pencegahan di berbagai daerah.
Terkait mahalnya harga tiket transportasi udara, Samuel kembali menekankan pentingnya pembahasan mengenai konektivitas nasional. “Tapi ini harus dibicarakan, karena pariwisata tanpa konektivitas transportasi nggak akan berjalan dengan baik. Tidak mungkin,” ujarnya.
Samuel menambahkan koordinasi antara Komisi VII dan Komisi V yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan telah dilakukan, namun pembahasan teknis tetap dijalankan masing-masing komisi sesuai ruang lingkup kemitraan dan tugasnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan