Media Kampung – Malang – Status Kota Malang sebagai kota pendidikan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Selain mendata berbagai jenis usaha, petugas sensus juga harus menjangkau mahasiswa dan penghuni rumah kos yang tersebar di berbagai kawasan.
Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, mengungkapkan bahwa karakteristik Kota Malang berbeda dengan daerah lain karena memiliki konsentrasi usaha dan penduduk non permanen yang cukup tinggi. “Di Kota Malang ini banyak usaha yang harus kami data. Selain itu, karena Kota Malang merupakan kota pendidikan, mahasiswa yang tinggal di kos-kosan juga menjadi bagian dari pendataan,” ujarnya dalam program Halo RRI, Kamis 18 Juni 2026.
Menurutnya, meskipun wilayah Kota Malang tidak seluas Kabupaten Malang, kompleksitas pendataan tetap tinggi karena beragamnya aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah perkotaan. “Tantangannya hampir sama dengan daerah lain. Di antaranya masih ada kemungkinan penolakan responden dan karakteristik usaha yang sangat beragam,” katanya.
Untuk mengantisipasi kendala tersebut, BPS Kota Malang telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak hingga tingkat lingkungan. “Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh ketua RT, RW, dan kelurahan agar masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus ekonomi,” jelas Umar. Ia berharap partisipasi masyarakat dapat menerima petugas SE 2026 sehingga proses pendataan berjalan baik, akurat, dan benar.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan