Media Kampung – Seorang politisi dari Parlemen Uni Eropa mengungkapkan pandangan kontroversialnya dalam debat mengenai kampanye Stop Killing Games, dengan menyoroti isu ‘wokeness‘ dan karakter Yasuke, seorang samurai kulit hitam, sebagai masalah utama yang merusak industri video game saat ini.
Debat ini merupakan bagian dari proses panjang yang membahas dampak regulasi dan budaya dalam industri game di Eropa. Banyak anggota parlemen mengakui bahwa video game bukan hanya media hiburan, tetapi juga bentuk seni yang memiliki pengaruh budaya yang signifikan. Namun, perbedaan pendapat muncul terkait bagaimana isu ini harus ditangani.
Piotr Müller, anggota Parlemen dari Polandia, menyatakan dukungan terhadap inisiatif tersebut namun mengingatkan agar regulasi tidak berlebihan agar pasar game di Eropa tetap berkembang. Sementara itu, politisi dari Republik Ceko, Ondřej Krutílek, mengangkat argumen soal kepemilikan game yang sebenarnya tidak sepenuhnya dimiliki oleh konsumen.
Dalam debat yang diwarnai oleh beragam pendapat, Milan Uhrik, anggota Parlemen dari Slovakia yang juga pemimpin partai Republik bernuansa sayap kanan, mengambil sikap yang paling kontroversial. Uhrik menilai bahwa ideologi ‘woke’ dan koreksi politik yang agresif dalam game adalah penyebab kerusakan industri ini.
Uhrik secara khusus menyoroti ketidaksukaannya terhadap karakter Yasuke dalam Assassin’s Creed, yang merupakan samurai berkulit hitam. Ia berpendapat bahwa pemain yang ingin memainkan peran samurai seharusnya memainkan karakter Jepang asli, bukan karakter kulit hitam atau perempuan, dan menolak pilihan bermain sebagai karakter queer yang dianggapnya dipaksakan.
Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan yang kontroversial dan berafiliasi dengan posisi politik sayap kanan Uhrik, yang dikenal menentang hak-hak LGBTQ dan memiliki riwayat afiliasi dengan kelompok neo-Nazi. Kritik tersebut mendapat tanggapan dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa masalah tersebut lebih merupakan isu ideologi daripada masalah yang benar-benar dihadapi oleh para pemain game.
Selain isu ideologi, Uhrik juga menyampaikan keprihatinan soal praktik monetisasi agresif dalam game, seperti microtransaction, sistem pay-to-win, dan loot boxes yang menyerupai perjudian. Ia menekankan perlunya penghentian praktik-praktik tersebut, termasuk penutupan server game secara tiba-tiba setelah pembelian oleh konsumen.
Direktur Stop Killing Games, Moritz Katzner, menilai bahwa meskipun Uhrik menunjukkan dukungan dalam nada pembicaraannya, ia kurang memahami inti permasalahan yang sedang dibahas. Debat ini menjadi langkah awal dalam upaya memperjuangkan hak dan keberlangsungan industri game di Eropa, dengan dukungan yang jelas dari Parlemen, meski sikap Komisi Eropa masih beragam.
Upaya ini akan terus berlanjut melalui jalur legislatif, tindakan hukum, dan regulasi di tingkat nasional agar kampanye Stop Killing Games dapat benar-benar terealisasi dan memberikan perlindungan bagi para pengembang dan pemain game di Eropa.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan