Media Kampung – 17 April 2026 | Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menekankan peran zakat sebagai solusi utama untuk memperkuat ketahanan masyarakat di tengah krisis global yang melanda ekonomi, kesehatan, dan keamanan pangan.
Krisis tersebut mencakup inflasi tinggi, konflik geopolitik, serta dampak pasca‑pandemi yang menurunkan daya beli dan meningkatkan kerentanan kelompok miskin di seluruh Indonesia.
PBNU menyerukan kolaborasi intensif antara lembaga amil zakat, Baitul Maal wa Tabungan, dan organisasi kemanusiaan agar penyaluran zakat lebih terarah dan terukur.
KH. Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU, mengatakan, “Zakat harus menjadi instrumen strategis yang terintegrasi dengan kebijakan publik untuk menanggulangi dampak krisis dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.”
Zakat dapat dioptimalkan untuk menjamin ketahanan pangan melalui subsidi pangan, mendukung layanan kesehatan gratis, serta menyediakan beasiswa bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.
Salah satu program yang diusulkan PBNU adalah pendistribusian beras dan gandum yang dibiayai zakat kepada rumah tangga yang terdampak kenaikan harga bahan pokok.
Pembentukan Dewan Koordinasi Zakat Nasional diharapkan memudahkan sinkronisasi data, standar penyaluran, serta evaluasi dampak secara periodik.
Pemerintah juga diundang untuk berkolaborasi melalui skema Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) agar manfaat zakat dapat melengkapi bantuan sosial negara.
Namun, tantangan utama tetap pada transparansi akuntansi, kepercayaan publik, serta kapasitas operasional lembaga kecil yang belum sepenuhnya terdigitalisasi.
PBNU merekomendasikan pengembangan platform digital terpusat yang memuat data real‑time penerima zakat, alokasi dana, serta laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Proyeksi awal menunjukkan bahwa optimalisasi zakat dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,5 juta jiwa dalam lima tahun ke depan jika diterapkan secara konsisten.
Implementasi program telah dimulai di beberapa provinsi, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, dengan melibatkan jaringan pesantren sebagai titik penyaluran.
Pada 15 April 2024, PBNU menyelenggarakan forum nasional zakat yang dihadiri lebih dari 300 delegasi dari lembaga amil zakat, kementerian, serta perwakilan sektor swasta untuk merumuskan kebijakan aksi bersama.
PBNU menegaskan akan terus memantau pelaksanaan inisiatif tersebut dan berharap zakat menjadi pilar utama ketahanan sosial‑ekonomi Indonesia di era pasca‑krisis.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan