Media Kampung – Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan, mengutus kuasa hukumnya untuk mengirim surat langsung ke Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, di Solo sebagai permintaan agar Jokowi bersedia menjadi saksi dalam persidangan yang tengah berlangsung.
Leonardi yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan, kini menjalani sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Ia bersama dua terdakwa lainnya didakwa menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp306 miliar atau setara USD21 juta.
Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, menyatakan bahwa surat tersebut dikirim sebagai undangan resmi untuk menghadirkan Jokowi dalam persidangan perkara tersebut. Selain Jokowi, mereka juga meminta kehadiran Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
“Kami sudah menyurati ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar kedua saksi ini dapat dihadirkan dalam persidangan,” ujar Rinto Maha. Ia menambahkan, surat diserahkan kepada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di kediaman Jokowi di Solo setelah upaya pertemuan langsung tidak berhasil pada Senin (25/5).
Rinto juga menegaskan bahwa kliennya tidak pernah mendapatkan uang, komisi, fee, atau gratifikasi apapun dari proyek tersebut. “Tidak ada fakta yang menunjukkan Leonardi memperoleh keuntungan pribadi dari pengadaan satelit komunikasi pertahanan itu,” jelasnya.
Kuasa hukum terdakwa menilai bahwa kesaksian Jokowi penting untuk memberikan gambaran utuh kepada majelis hakim mengenai konteks dan posisi kebijakan yang diambil pada saat itu. Ini agar tindakan Leonardi sebagai pejabat dianggap sebagai pelaksanaan tugas negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau korporasi tertentu.
Slot orbit 123 derajat Bujur Timur sendiri memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi kedaulatan komunikasi nasional Indonesia. Selain jumlahnya yang terbatas, slot orbit ini berkaitan langsung dengan pemanfaatan frekuensi L-Band yang krusial untuk komunikasi bergerak, pertahanan, maritim, operasi militer, penanggulangan bencana, pencarian dan penyelamatan, serta layanan komunikasi di wilayah kepulauan Indonesia.
Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sejumlah mantan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan juga telah dipanggil sebagai saksi. Di antaranya adalah Mayjen TNI (Purn) Bambang Hartawan, mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, dan Marsekal Madya TNI (Purn) M. Syaugi yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Renhan Kemhan pada 2014-2017.
Proyek pengadaan satelit yang menjadi fokus perkara ini disebut mangkrak, yang menjadi salah satu penyebab hilangnya slot orbit strategis tersebut. Namun, hingga saat ini negara belum mengeluarkan dana apapun terkait proyek tersebut.
Pengajuan permohonan kehadiran Jokowi sebagai saksi mahkota ini diharapkan dapat membantu majelis hakim memahami urgensi penyelamatan slot orbit dan latar belakang kebijakan pemerintah dalam kasus ini. Rinto menegaskan bahwa kehadiran Jokowi bukanlah untuk menariknya ke dalam masalah hukum, melainkan demi memperjelas konteks objektif di balik tindakan para pejabat pelaksana pemerintah.
Situasi terbaru menunjukkan bahwa upaya menghadirkan Jokowi dan Ryamizard Ryacudu masih dalam proses koordinasi dengan pihak pengadilan. Sidang kasus ini terus bergulir dengan menghadirkan berbagai saksi kunci yang memberi keterangan terkait fakta-fakta di lapangan.
Secara keseluruhan, permintaan Leonardi agar Jokowi hadir sebagai saksi menggambarkan betapa pentingnya konteks kebijakan dan arahan presiden dalam menangani kasus yang berimplikasi besar pada aset strategis negara ini. Persidangan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan sesuai fakta yang terungkap.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.