Emil Dardak Buka-bukaan soal 3 Kepala Daerah Jatim Terjaring OTT KPK dalam 6 Bulan Terakhir

Media Kampung – 17 April 2026 | Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa penangkapan tiga kepala daerah di provinsi ini oleh KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) selama enam bulan terakhir menjadi momentum penting untuk memperkuat pencegahan korupsi di tingkat daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menutup celah pengawasan yang selama ini terlewatkan.

Ketiga pejabat yang ditangkap meliputi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang diduga menerima suap jabatan rumah sakit daerah dan fee proyek senilai sekitar Rp1,25 miliar; Wali Kota Madiun, Maidi, yang ditangkap atas dugaan pemerasan, fee proyek, gratifikasi, dan penyalahgunaan dana CSR; serta Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang diinterogasi karena diduga memeras pejabat OPD serta mengatur proyek pembangunan senilai Rp5 miliar yang hanya terealisasi Rp2,7 miliar.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Nganjuk pada Kamis, 16 April 2026, Dardak menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas rangkaian kasus ini dan menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan menjadikan peristiwa tersebut sebagai titik tolak untuk melakukan pembenahan menyeluruh pada sistem tata kelola pemerintahan daerah.

Ia menambahkan bahwa pemantauan program-program pembangunan kini akan diperketat, termasuk audit internal yang lebih rutin, verifikasi data keuangan secara real‑time, serta peninjauan kembali mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk mengurangi risiko penyimpangan.

Pemerintah Jawa Timur juga mengaktifkan tim koordinasi khusus yang beranggotakan perwakilan KPK, Deputi Pencegahan dan Monitoring, serta pejabat daerah, guna menyusun pedoman pencegahan korupsi yang adaptif terhadap modus operandi baru yang terus berkembang.

Dardak menekankan pentingnya penerapan teknologi informasi dalam deteksi dini, seperti sistem e‑procurement yang terintegrasi, platform pelaporan anonim bagi masyarakat, serta dashboard transparansi anggaran yang dapat diakses publik secara langsung.

Ia mengakui bahwa setiap kabupaten dan kota memiliki tantangan unik dalam mengimplementasikan kontrol internal, sehingga strategi remediasi harus disesuaikan dengan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan budaya kerja masing‑masing wilayah.

Selain memperkuat inspeksi internal, Dardak menyoroti peran serta masyarakat sebagai pengawas eksternal, dengan menggalakkan forum dialog publik, pelatihan anti‑korupsi bagi aparatur, dan kampanye edukasi anti‑gratifikasi di tingkat akar rumput.

Hingga saat artikel ini ditulis, semua tiga kepala daerah yang terjaring masih berada dalam proses penyidikan, sementara pemerintah provinsi telah menyiapkan rencana aksi tahunan yang mencakup evaluasi berkala, pelaporan transparan, dan pelibatan KPK dalam setiap tahap perencanaan kebijakan daerah.

Emil Dardak menutup dengan menegaskan bahwa keberhasilan upaya ini tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, melainkan memerlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga anti‑korupsi, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.