Media Kampung – Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana segera mengisi posisi Dewan Pengarah yang selama ini kosong dengan para ahli di bidang gizi dan kesehatan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat program intervensi gizi nasional melalui masukan berbasis keilmuan.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa struktur Dewan Pengarah sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN, namun ketujuh posisi tersebut belum pernah diisi. “Ada Dewan Pengarah namanya. Nah, beberapa akan kami isi dengan orang-orang yang paham soal gizi, orang-orang yang paham soal kesehatan masyarakat. Selama ini belum, selama ini masih kosong,” kata Sari kepada wartawan di Kantor Pusat BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).
Keberadaan Dewan Pengarah dinilai penting untuk memberikan rekomendasi yang tepat dalam menjalankan program intervensi gizi nasional. Menurut Sari, para ahli tersebut akan membantu BGN menentukan langkah strategis. “Nanti kami akan segera isi supaya dari mereka lah akan lahir rekomendasi-rekomendasi bagi kami apa yang seharusnya kami lakukan, mengintervensi gizi dengan kondisi seperti ini,” ujarnya.
Sari juga menanggapi usulan mengenai keterlibatan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam fungsi pengawasan BGN. Ia mengaku belum mengetahui secara rinci usulan tersebut, namun menegaskan bahwa secara kelembagaan, struktur Dewan Pengarah sudah tersedia dan tinggal diisi. “Sementara ini memang belum ada, tetapi strukturnya sebenarnya sudah ada menurut Perpres tentang BGN,” katanya.
Dengan pengisian Dewan Pengarah yang melibatkan para ahli, diharapkan program-program BGN dapat berjalan lebih efektif dan berbasis bukti ilmiah, sehingga mampu meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia secara signifikan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan