Media Kampung – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya penguatan tata kelola data pemerintah agar siap mendukung pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dalam layanan publik. Hal ini disampaikan dalam rangka mempercepat transformasi digital pemerintah yang bertujuan meningkatkan inovasi dan efisiensi.
Pelaksana tugas Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menyatakan bahwa data merupakan komponen utama dalam penggunaan AI. Oleh karena itu, fondasi tata kelola data pemerintah harus diperkuat agar terintegrasi dengan baik dan mampu mendukung aplikasi AI secara optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan pertemuan “The Indigo Network Meeting in Southeast Asia 2026” di Jakarta pada 21 Mei 2026. Cahyono menuturkan bahwa pertemuan ini menjadi wadah penting untuk mempererat kolaborasi dan berbagi pengalaman antarnegara dalam pengembangan digital pemerintahan.
Indonesia saat ini tengah memperkuat infrastruktur publik digital melalui pengembangan sistem pertukaran data, identitas digital, dan pembayaran digital, termasuk portal layanan digital pemerintah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mengadopsi praktik terbaik global dan mempercepat penyatuan standar tata kelola digital yang modern, terbuka, dan akuntabel.
Cahyono juga menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan hanya soal teknologi semata, melainkan sebuah perubahan mendasar dalam cara pemerintah merumuskan kebijakan, memberikan layanan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Penguatan tata kelola data menjadi kunci agar transformasi ini berjalan efektif dan bertanggung jawab.
Upaya ini mencerminkan komitmen Indonesia membangun ekosistem data dan teknologi yang koheren dan bermanfaat bagi seluruh warga negara. Transformasi digital juga harus menanamkan nilai empati dalam pelayanan publik, menciptakan fondasi digital yang inklusif, interoperabel, serta berdaulat bagi rakyat Indonesia.
Marco Daglio, Kepala Unit Pemerintahan Digital di INDIGO OECD, menambahkan bahwa AI dapat meningkatkan produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas pemerintah. AI membantu mempercepat layanan otomatis, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan membuka peluang kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal.
Namun, Marco mengingatkan bahwa penerapan AI di pemerintahan juga membawa risiko, seperti tantangan etis terkait bias data, penyalahgunaan teknologi, dan keterbatasan transparansi. Selain itu, risiko operasional seperti keamanan siber dan ketergantungan berlebihan pada AI perlu diantisipasi dengan serius melalui solusi yang tepat dan diskusi bersama.
Sementara itu, Kyu Chul Hwang, Wakil Menteri AI Pemerintah Korea dari Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan, menyatakan bahwa transformasi digital dengan dukungan AI menjadi hal yang tidak bisa dihindari bagi pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Dengan penguatan tata kelola data, Indonesia berharap dapat memanfaatkan AI secara optimal untuk pelayanan publik yang lebih baik dan efisien, sekaligus menjaga aspek transparansi dan kepercayaan masyarakat. Perkembangan ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam mempersiapkan pemerintah digital masa depan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan