Media Kampung – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa regulasi terkait tata kelola kecerdasan buatan (AI) harus menegakkan nilai dan etika dalam penggunaannya. Ia mengingatkan bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi pada kemajuan teknologi AI, melainkan pada penerapan nilai-nilai etika yang mengatur pemanfaatannya.
Nezar menjelaskan bahwa etika dalam penggunaan AI belum memiliki kekuatan yang mengikat secara langsung, sehingga diperlukan regulasi yang kuat dengan sanksi tegas agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara efektif. “Tantangannya adalah sejauh mana etika dapat dijadikan dasar dalam pembuatan regulasi, karena tanpa adanya kekuatan hukum, etika tidak memiliki daya interaktif. Dengan regulasi, ada sanksi dan hukuman,” ujar Nezar dalam keterangannya yang dikutip pada Senin, 18 Mei 2026.
Lebih lanjut, Nezar menyoroti bahwa tidak semua perusahaan teknologi menganggap aspek etika sebagai hal yang wajib diperhatikan dalam mitigasi risiko. Namun, ada kemajuan yang menggembirakan karena sejumlah perusahaan mulai menunjukkan keseriusan dalam memasukkan nilai-nilai etika ke dalam pengembangan AI mereka. Salah satu contohnya adalah rekrutmen lulusan humaniora dan filsafat untuk membantu menilai produk yang berinteraksi langsung dengan manusia.
Pernyataan ini menjadi penting di tengah pesatnya perkembangan AI yang semakin banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang. Regulasi yang kuat dan berbasis etika dinilai akan menjadi kunci agar teknologi ini dapat memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat.
Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan bahwa langkah ke depan harus fokus pada penguatan regulasi agar nilai dan etika dalam pemanfaatan AI tidak hanya menjadi wacana, melainkan benar-benar diimplementasikan dengan pengawasan dan sanksi yang jelas. Hal ini untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi AI tidak mengabaikan aspek kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan