Media Kampung – Kelaparan Sudan semakin mengkhawatirkan, dengan 7,8 juta orang di Sudan Selatan terancam, sementara pelatihan UC Berkeley bantu dokumentasi pelanggaran HAM.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan pada akhir April 2026 bahwa lebih dari setengah populasi Sudan Selatan berada pada risiko kelaparan akut, termasuk 73.300 jiwa yang diperkirakan berada dalam fase bencana paling parah. Kondisi tersebut dipicu oleh gabungan konflik bersenjata, perpindahan massal, kemerosotan ekonomi, dan dampak iklim ekstrim.
Data terbaru menunjukkan sekitar 2,2 juta anak di bawah lima tahun mengalami kekurangan gizi akut, dengan 700.000 anak berada dalam kategori risiko tinggi meninggal jika bantuan tidak segera tiba. Selain anak-anak, 1,2 juta perempuan hamil atau menyusui juga mengalami malnutrisi serius, memperparah beban sistem kesehatan yang sudah terpuruk akibat perang.
Konflik bersenjata di Sudan utara, yang dimulai pada April 2023 antara Tentara Nasional Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), telah meluas ke wilayah Darfur, terutama kota El Fasher. Pada Oktober 2025, RSF melakukan pembantaian massal, pemerkosaan, dan pembakaran infrastruktur penting, menciptakan lingkungan yang memudahkan penyebaran kelaparan.
Dalam upaya menanggulangi krisis, sepuluh pengungsi Sudan yang melarikan diri ke Kampala, Uganda, mengikuti pelatihan intensif yang diselenggarakan oleh Pusat Hak Asasi Manusia UC Berkeley dan International Center for Transitional Justice (ICTJ). Pelatihan tersebut menekankan penggunaan sumber terbuka digital, termasuk analisis citra satelit, pemetaan GPS, dan verifikasi media sosial untuk mengumpulkan bukti pelanggaran hak asasi manusia.
“Ada banyak cerita di tanah air yang membutuhkan investigasi,” ujar Nadia Bela Al‑Ahmed, mantan jurnalis Darfur yang kini menjadi pemantau hak asasi. “Kami harus bekerja agar ada keadilan, dan dari situ muncul kemenangan bagi para korban.”
Maggie Andresen, pelatih dari UC Berkeley, menambahkan, “Tim ini memiliki peluang unik untuk mengumpulkan, melestarikan, dan menganalisis data yang dapat dipergunakan di pengadilan nasional maupun internasional.” Metode yang diajarkan meliputi pencarian kata kunci spesifik di media sosial, identifikasi pola kendaraan militer, serta penilaian perubahan lanskap melalui citra satelit yang memperlihatkan kolam darah atau tembok sekat di sekitar El Fasher.
Para pemantau juga dihadapkan pada tantangan psikologis. Selama pelatihan, modul tentang trauma dan ketahanan mental disertai kehadiran psikolog untuk mendukung peserta. “Komunitas dan jaringan dukungan sangat penting agar tidak terisolasi,” kata Ilaria Martorelli, kepala program ICTJ untuk Sudan.
Upaya bantuan kemanusiaan terhambat oleh blokade yang diberlakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik, menghalangi distribusi pangan dan obat-obatan. Direktur Darurat WFP Ross Smith menekankan, “Fokus diplomasi serius diperlukan karena konflik ini tidak berdiri sendiri. Tanpa akses, krisis kelaparan akan meluas lebih cepat.”
Pembiayaan internasional juga jauh di bawah target; hanya sekitar 23 persen dari kebutuhan $1,4 miliar tercapai. Keterbatasan dana memperparah situasi di kamp-kamp pengungsi, di mana wabah kolera, malaria, dan campak menyebar cepat karena sanitasi yang buruk dan gizi yang menurun.
Seiring dengan pelatihan, para pemantau Sudan telah mulai mengirimkan laporan berbasis bukti ke lembaga internasional, termasuk UN dan ICC. Mereka memetakan lokasi pembakaran rumah sakit, mengidentifikasi unit kendaraan militer lewat bayangan di foto satelit, serta mencatat video yang diposting oleh milisi RSF sebagai propaganda.
Kombinasi antara krisis kelaparan yang meluas dan upaya dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia menciptakan dinamika yang menuntut respons cepat dari komunitas global. Jika dana dan akses logistik dapat dipulihkan, peluang untuk menghentikan spiral kematian serta menyiapkan bukti bagi proses peradilan akan meningkat secara signifikan.
Hingga kini, situasi di Sudan dan Sudan Selatan tetap kritis. PBB dan organisasi kemanusiaan terus menyerukan bantuan darurat, sementara pemantau lapangan berupaya mengumpulkan data yang dapat menjadi fondasi bagi keadilan masa depan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan