Media Kampung – 18 April 2026 | Indonesia tengah menelusuri pencarian sekjen PBB di tengah dunia yang semakin retak, sambil menekankan pentingnya peran parlemen dalam agenda global.
Pada pertemuan Inter-Parliamentary Union ke-152 di Istanbul, 17 April 2026, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menyerukan penguatan peran parlemen dalam program Perserikatan Bangsa‑Bangsa.
Husein menegaskan bahwa kerja PBB akan lebih optimal bila melibatkan parlemen sebagai representasi langsung rakyat.
“PBB harus bersifat mendukung, bukan mendikte, dan setiap program di lapangan wajib selaras dengan prioritas nasional kami,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi dan program nutrisi nasional.
Pengalaman Turki dalam penanganan bencana dijadikan contoh konkret integrasi antara lembaga PBB dan mekanisme legislatif.
Menurut Husein, integrasi tersebut dapat mempercepat pembentukan regulasi darurat serta mobilisasi bantuan secara lebih efisien.
Indonesia menuntut PBB untuk lebih aktif memfasilitasi peran parlemen dalam memperkuat ketahanan bencana di masing‑masing negara.
Sementara itu, krisis kemanusiaan di Gaza menambah tekanan pada PBB, karena pembatasan barang berfungsi ganda menghambat respons bantuan.
OCHA melaporkan bahwa pada 15 April 2026, bantuan bahan bakar, makanan, obat‑obatan, dan pakaian berhasil masuk melalui pos lintas Kerem Shalom dan Zikim.
Namun, peralatan untuk menonaktifkan amunisi yang belum meledak belum diizinkan masuk, meningkatkan risiko bagi warga sipil.
“Tanpa izin untuk membawa peralatan pembersihan bahan peledak, upaya kami terbatas pada edukasi, bukan mitigasi risiko fisik,” ujar perwakilan OCHA.
Sejak awal April, lebih dari selusin insiden melukai lebih dari 30 orang terjadi akibat sisa bom yang belum dibongkar.
OCHA mencatat bahwa tim penanggulangan ranjau telah memberikan edukasi kepada lebih dari 12.000 penduduk di Gaza City, Deir al‑Balah, dan Khan Younis.
Husein menilai bahwa keterlibatan parlemen dapat memperkuat mekanisme koordinasi UN dalam menyediakan peralatan kemanusiaan yang diperlukan.
Ia menegaskan kembali dukungan Indonesia pada resolusi gencatan senjata permanen di Gaza serta reformasi PBB menjadi lembaga yang lebih inklusif dan demokratis.
Hingga kini, delegasi Indonesia terus melakukan diplomasi intensif dengan Sekretaris Jenderal PBB, menunggu penunjukan sekjen baru yang diyakini dapat membuka ruang lebih luas bagi partisipasi parlemen internasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan