Media Kampung, Padang — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Sumatera Barat dinilai mencerminkan ketidaktransparanan pemerintah dalam mengelola pasokan BBM bersubsidi. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Andalas, Aidinil Zetra, mengatakan kondisi ini menunjukkan kontradiksi antara komitmen pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM subsidi dengan kenyataan kelangkaan solar di lapangan.
Menurut Aidinil, antrean yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi indikator adanya pengurangan kuota solar bersubsidi. “Salah satu isu publik yang krusial hari ini adalah lonjakan harga BBM global. Pemerintah memang berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi di tingkat konsumen. Namun, yang terjadi di lapangan justru pengurangan kuota (solar). Itu sudah pasti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan solar bersubsidi. Namun, peningkatan permintaan itu tidak diimbangi dengan penambahan kuota. Jika pasokan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, antrean kendaraan di SPBU tidak akan terjadi.
Aidinil menilai pemerintah seharusnya menjamin ketersediaan pasokan apabila memilih mempertahankan harga solar bersubsidi. Jika kemampuan fiskal negara terbatas, pemerintah dinilai lebih baik menyampaikan kondisi tersebut secara terbuka daripada mengurangi kuota tanpa penjelasan kepada masyarakat.
Tinggalkan Balasan