Media Kampung – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur 2026 di Gedung Negara Grahadi, Kamis, 25 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Khofifah meluncurkan East Java Investment Forum (EJIF) sebagai langkah strategis memperkuat investasi berkualitas.
Mengusung tema Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera, Khofifah mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan memperkuat sinergi. “Ada PR yang sangat mendasar untuk investasi, khususnya kepastian lahan. Sinergi di antara kita, horizontal dan vertikal harus sangat nyambung,” kata Khofifah.
Menurutnya, ekosistem investasi harus dibangun melalui komitmen bersama dan komunikasi antarpemangku kepentingan yang kuat. Percepatan investasi dilakukan melalui empat fokus utama: harmonisasi tata ruang dan penyediaan lahan strategis, percepatan pengembangan kawasan industri beserta infrastruktur pendukung, penguatan Investment Project Ready to Offer (IPRO), serta peningkatan kepastian berusaha melalui penyelesaian hambatan investasi dan implementasi Deklarasi Anti Premanisme.
“Kita akan pastikan investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh Jawa Timur,” ujarnya. TP2ED menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat daya saing daerah, mendorong hilirisasi, dan memperkuat rantai nilai ekonomi lokal. Hingga kini, 37 dari 38 kabupaten/kota telah membentuk TP2ED; Khofifah berharap satu daerah yang tersisa segera menyelesaikan proses tersebut.
Selain investasi, perluasan akses keuangan melalui TPAKD juga menjadi kunci penguatan ekonomi kerakyatan. Program pembiayaan produktif diharapkan menjangkau lebih banyak UMKM, petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lainnya. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI M. Nashrul Wajdi menyebut Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan. “Pendataan ini manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya. Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Ibrahim mengapresiasi forum tersebut dan menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan.
Dalam forum itu, juga dilakukan penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama antara DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dan DPMPTSP dari 38 kabupaten/kota se-Jatim.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan