Media Kampung – Bank Indonesia (BI) secara resmi menghitung dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi terhadap inflasi domestik. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Gubernur BI Perry Warjiyo dan jajaran mengungkapkan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Turbo memberikan tambahan tekanan inflasi sekitar 0,25 persen. Meski demikian, BI menilai dampaknya masih terkendali dan inflasi nasional tetap berada dalam sasaran bank sentral.
Rambatan Harga Global dan Administered Prices
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menjelaskan bahwa risiko inflasi saat ini terutama berasal dari imported inflation, yaitu rambatan tekanan harga global melalui kenaikan harga minyak dan komoditas dunia. Dampak paling cepat terlihat pada kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices), termasuk BBM nonsubsidi. “Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun, yaitu Dexlite dan Pertamina Dex. Ini akan berfluktuasi tergantung harga global,” ujar Aida dalam konferensi pers, Rabu (18/6).
Sebelumnya, Pertamina menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu, harga Dexlite dan Pertamina Dex justru mengalami penurunan. BI memperkirakan kontribusi kenaikan BBM nonsubsidi terhadap inflasi nasional hanya sekitar 0,25 persen.
Proyeksi Inflasi Tetap dalam Target
Meskipun terdapat tekanan dari harga energi global, BI tetap optimistis inflasi sepanjang tahun ini akan berada dalam rentang sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. “Dengan hal itu semua, proyeksi inflasi mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya masih dalam target 2,5 plus minus 1 persen, jadi paling tinggi 3,5 persen, ini masih dalam target tersebut,” tegas Aida.
Antisipasi Risiko El Nino dan Inflasi Pangan
Selain tekanan harga global, BI juga mewaspadai risiko cuaca akibat fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terasa pada akhir Juni hingga Oktober atau November 2026. Gangguan cuaca berpotensi mempengaruhi kelompok harga pangan bergejolak (volatile food). Untuk mengantisipasi hal ini, BI bersama pemerintah pusat dan daerah terus menjalankan program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Serentak (GPIPS) guna menjaga stabilitas harga bahan pangan.
Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali menambahkan bahwa inflasi nasional pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen secara tahunan (year on year), masih dalam rentang sasaran. Namun, inflasi kelompok volatile food mencapai 6,24 persen yoy dan menjadi sumber tekanan utama di sejumlah daerah. Dari hasil pemantauan BI, sebanyak 25 provinsi masih mencatat inflasi dalam rentang sasaran, namun 13 provinsi mulai menunjukkan tren kenaikan dan mendapat perhatian khusus. Daerah dengan inflasi relatif tinggi antara lain Papua Barat (5,94 persen), Aceh (5,12 persen), dan Kalimantan Tengah (4,55 persen), yang dipicu kenaikan harga cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit.
Mitigasi Dampak Inflasi
Untuk mengantisipasi risiko inflasi ke depan, BI bersama 46 kantor perwakilan di daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah mitigasi difokuskan pada menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta menjaga stabilitas harga pangan di berbagai wilayah, terutama jika dampak El Nino mulai terasa pada semester kedua tahun ini.
Dengan sinergi antara BI dan pemerintah, diharapkan inflasi tetap terkendali meskipun ada tekanan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi dan potensi gangguan cuaca. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap fluktuasi harga pangan, namun BI memastikan bahwa inflasi masih dalam batas yang aman.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan