Media Kampung – Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris memastikan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun 2027 akan jauh lebih kecil dari pagu indikatif sebesar Rp 270 triliun. Pernyataan ini disampaikan setelah rapat tertutup dengan BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2026.
Menurut Charles, pagu indikatif yang saat ini tercantum dalam dokumen bukanlah angka final. Dokumen tersebut disusun oleh kepemimpinan BGN sebelumnya, sementara pimpinan baru masih melakukan penyusunan ulang program, termasuk menentukan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Salah satu alasannya adalah karena memang untuk anggaran 2027 yang disajikan kepada kita hari ini bukan anggaran yang ingin digunakan. Karena pagu anggaran indikatif yang saat ini disajikan adalah pagu anggaran indikatif yang disiapkan oleh pengurus lama, kepemimpinan lama,” ujar Charles.
Pimpinan baru BGN berkomitmen melakukan efisiensi besar-besaran, baik dari sisi jumlah anggaran maupun jumlah penerima manfaat. Namun, angka pasti belum dapat disampaikan karena proses perhitungan masih berjalan.
“Kalau yang disampaikan kepada kita sudah pasti akan berkurang. … Anggaran ini bukan anggaran yang akan disetujui dan akan digunakan. Karena ini anggaran yang disusun oleh pimpinan BGN yang lama,” tegas Charles.
Komisi IX DPR tetap melaksanakan rapat meskipun angka final belum tersedia, karena tahapan pembahasan anggaran pemerintah sudah berjalan dan tidak bisa ditunda. BGN diberikan waktu sekitar satu bulan untuk merampungkan perhitungan ulang sesuai siklus pembahasan anggaran.
Selain efisiensi, Komisi IX juga menyoroti perlunya perbaikan tata kelola di BGN setelah muncul berbagai persoalan, termasuk kasus korupsi di kepemimpinan sebelumnya. DPR menaruh harapan besar kepada pimpinan baru, khususnya dengan kehadiran Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang berlatar belakang sebagai auditor negara saat menjabat Wakil Kepala BPKP.
“Kita berharap BGN sekarang bisa memiliki sistem pengadaan yang lebih akuntabel, lebih terbuka dan transparan. Sehingga kejadian-kejadian seperti kemarin tidak terulang kembali,” ujar Charles, menyinggung kontroversi pengadaan motor listrik yang sempat menjadi perhatian publik.
Hingga saat ini, BGN masih terus menghitung ulang kebutuhan anggaran sesuai program yang akan dijalankan pada 2027. Kepastian angka final diharapkan rampung dalam waktu dekat seiring siklus pembahasan anggaran yang sedang berlangsung.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan