Media Kampung – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur, akurat, dan valid. Sensus yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 ini dinilai krusial untuk menghasilkan gambaran riil kondisi perekonomian Jakarta, yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto, menekankan bahwa kualitas data sensus sangat bergantung pada partisipasi dan kejujuran responden. “Kami meminta pelaku usaha dan masyarakat mendukung Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas demi masa depan ekonomi Jakarta yang lebih baik,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/6/2026). Menurut Kadarmanto, sensus yang digelar setiap sepuluh tahun sekali ini menjadi instrumen penting dalam transformasi Jakarta menuju kota global. Data yang terkumpul akan digunakan untuk meningkatkan investasi dan memperkuat daya saing ekonomi ibu kota. “Target kami adalah membawa Jakarta menembus peringkat 20 besar kota global dunia pada 2045, dan petugas adalah garda terdepan kualitas data nasional kita,” imbuhnya.
Kadarmanto juga mengapresiasi kesiapan Kabupaten Kepulauan Seribu dalam pelaksanaan sensus. Wilayah tersebut dinilai paling stabil dari sisi kesiapan personel karena seluruh petugas yang diterjunkan merupakan putra-putri daerah yang memahami karakteristik wilayah kepulauan. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Seribu, Alfhonso Triantoro, menyebutkan pihaknya menyiapkan 30 petugas sensus, terdiri dari 25 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan lima Petugas Pengawas Lapangan (PML). “Kami sengaja melibatkan warga lokal untuk memudahkan akses komunikasi dan mengefektifkan pendataan, mengingat kendala transportasi antarpulau yang cukup menantang,” kata Alfhonso.
Pendataan lapangan akan berlangsung selama sekitar 2,5 bulan, dengan setiap petugas menangani empat hingga enam Satuan Lingkungan Setempat (SLS), termasuk wilayah non-SLS seperti pulau resort dan pulau tidak berpenduduk yang memiliki aktivitas usaha. Untuk menjaga kualitas data, BPS Kepulauan Seribu akan melakukan pendampingan intensif pada dua hari pertama pelaksanaan sensus, yaitu 15-16 Juni 2026. “Pegawai BPS Kepulauan Seribu akan melakukan pendampingan melekat kepada petugas pada dua hari pertama pelaksanaan untuk memastikan kualitas data yang dihimpun,” ujar Alfhonso.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda statistik nasional yang akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah. Menurut Fadjar, data akurat sangat dibutuhkan untuk memetakan perkembangan dunia usaha, perubahan struktur ekonomi, hingga mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang berpotensi dikembangkan di Kepulauan Seribu. “Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda statistik nasional yang sangat krusial, dan hasil dari sensus ini akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah,” katanya. Ia juga mengingatkan para petugas lapangan untuk menjaga profesionalisme, membangun komunikasi baik dengan responden, dan menjamin kerahasiaan data. “Kepercayaan masyarakat adalah kunci untuk menghasilkan data yang akurat,” pungkas Fadjar.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan