Mahasiswa Demo di Jakarta: Tuntutan Ekonomi dan Kekhawatiran Demokrasi Mengemuka

Media Kampung – Mahasiswa menggelar demonstrasi di Jakarta pada 12 Juni 2026, menyuarakan kegelisahan terhadap kondisi ekonomi dan arah demokrasi Indonesia. Aksi ini menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, pelemahan rupiah, serta sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai membebani anggaran negara.

Lima tuntutan utama mahasiswa meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta permintaan agar pemerintah mengakui kesalahan kebijakan. Tuntutan tersebut berakar pada kekhawatiran terhadap prioritas penggunaan sumber daya nasional di tengah tekanan ekonomi.

RSPO Salurkan Rp416 Miliar untuk Petani Sawit, Dorong Sertifikasi Berkelanjutan

E Ekonomi

1 hari

Pemerintah menanggapi dengan menyatakan bahwa demonstrasi adalah bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Program yang dikritik tetap dipertahankan dengan alasan manfaat jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi desa. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan perdebatan mengenai prioritas pengelolaan negara.

Isu militerisme di ranah sipil menjadi sorotan, terkait perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil melalui revisi UU TNI dan penempatan personel aktif di posisi sipil. Kekhawatiran ini mengacu pada semangat Reformasi 1998 yang menekankan supremasi sipil. Namun, pemerintah berpendapat Indonesia masih dalam kerangka demokrasi yang sehat.

RSPO: Sertifikasi Keberlanjutan Kunci Akses Pasar dan Penguatan Petani Sawit Swadaya

E Ekonomi

2 hari

Pelemahan rupiah terhadap dolar AS juga menjadi perhatian, karena berdampak pada harga barang impor dan biaya hidup. Perdebatan penyebabnya melibatkan faktor global seperti kebijakan suku bunga AS dan ketegangan geopolitik, serta kondisi fiskal domestik. Spekulasi pasar disebut dapat memperbesar gejolak jika terdapat keraguan terhadap kebijakan negara.

Kritik juga muncul terhadap frekuensi kunjungan presiden ke luar negeri di tengah tekanan ekonomi. Meskipun kunjungan tersebut penting untuk diplomasi ekonomi, persepsi publik yang sedang cemas dapat menilai berbeda. Komunikasi kepemimpinan yang kurang dirasakan, termasuk peran wakil presiden, turut membentuk narasi kegelisahan masyarakat.

DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun, Soroti Volume Lalu Lintas

E Ekonomi

4 hari

Peristiwa ini mengingatkan bahwa kritik dari mahasiswa dan masyarakat merupakan mekanisme demokrasi untuk koreksi. Dialog terbuka dan berbasis data diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi masa depan Indonesia.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.