Media Kampung – Konversi dari LPG ke CNG dinilai perlu membawa keadilan ekonomi bagi masyarakat Madura, terutama mengingat peran penting Madura sebagai daerah penghasil gas bumi. Founder Bagasmara, Gus Lilur, menekankan bahwa perubahan energi nasional ini tak hanya soal efisiensi, tapi juga harus menjadi momentum untuk menghadirkan manfaat yang merata bagi masyarakat setempat.
Gus Lilur mengajak pemerintah untuk menjadikan proses konversi energi ini sebagai titik awal pemerataan manfaat bagi daerah penghasil gas. Ia mengusulkan konsep AMPERA, yakni melibatkan masyarakat Madura secara nyata dalam rantai bisnis gas nasional. Hal ini mencakup keterlibatan pemerintah daerah, BUMD, koperasi, pesantren, dan pengusaha lokal dalam pengelolaan ekosistem CNG.
Lebih jauh, Gus Lilur menilai Madura sangat layak menjadi pusat pengembangan mother station atau induk stasiun gas CNG nasional. Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat Madura harus lebih dari sekadar simbolis, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kepemilikan saham, pengelolaan usaha, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sedang mengupayakan pengurangan ketergantungan impor LPG dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi domestik. Penggunaan CNG dan LNG menjadi alternatif energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa konsumsi LPG nasional terus meningkat setiap tahun, sementara produksi LPG domestik menurun sejak 2012. Hal ini menyebabkan beban subsidi serta pengeluaran devisa negara membengkak akibat tingginya impor LPG. Oleh karena itu, konversi ke CNG menjadi strategi penting untuk mengurangi impor LPG dan meningkatkan efisiensi energi.
Cadangan gas bumi nasional yang mencapai 55,85 TSCF per Januari 2025 menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ini. Pemerintah berencana meningkatkan alokasi gas untuk kebutuhan domestik sehingga porsinya dapat melampaui ekspor pada tahun 2026. Rencana implementasi konversi energi ini tengah disusun dengan detail dan akan diumumkan secara resmi oleh Menteri ESDM.
Koordinasi intensif dilakukan antara Ditjen Migas dengan perusahaan distribusi gas serta asosiasi industri untuk memastikan kesiapan infrastruktur sebelum kebijakan konversi diluncurkan secara resmi. Langkah ini diharapkan dapat menghemat biaya energi hingga 30 persen dibandingkan LPG, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih adil bagi daerah penghasil gas seperti Madura.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan