Media Kampung – Prabowonomics, seperangkat kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto, kini diuji oleh realitas daya beli masyarakat yang semakin bergantung pada utang. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2026 mencatat outstanding pinjaman daring mencapai Rp102,07 triliun, naik 26,11% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penggunaan layanan paylater dan kredit digital lainnya juga terus meningkat. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran bahwa konsumsi rumah tangga, yang menjadi motor utama perekonomian nasional, tidak lagi ditopang oleh pendapatan riil melainkan oleh pembiayaan.
Dalam pidatonya di World Economic Forum pada 22 Januari 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak semata-mata didasarkan pada teori ekonomi abstrak, melainkan pada manfaat nyata yang dirasakan rakyat. Ia menempatkan program Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Namun, para pengamat mengingatkan bahwa efektivitas program-program tersebut harus dievaluasi secara ketat agar tidak menguras anggaran tanpa dampak yang terukur.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah kelas menengah Indonesia menurun drastis dari sekitar 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024, atau berkurang sekitar 9,48 juta orang. Penurunan ini menunjukkan tekanan ekonomi yang mengurangi kemampuan rumah tangga untuk mempertahankan konsumsi dan kesejahteraan. Di sisi lain, data OJK menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan pinjaman daring dan paylater, yang mengindikasikan bahwa sebagian konsumsi rumah tangga ditopang oleh utang.
Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai ilusi daya beli: konsumsi terlihat meningkat, transaksi digital bertumbuh, dan aktivitas ekonomi tampak bergerak. Namun, sebagian konsumsi tersebut sesungguhnya ditopang oleh pendapatan masa depan yang ditarik melalui utang. Dalam jangka pendek, hal ini menciptakan kesan bahwa daya beli masyarakat masih kuat. Akan tetapi, ketika kewajiban pembayaran semakin besar sementara pendapatan tidak meningkat secara sepadan, tekanan keuangan rumah tangga akan semakin berat.
Syafei (2026) mengingatkan bahwa kemudahan akses kredit digital telah mengubah persepsi masyarakat terhadap utang. Utang tidak lagi dipandang sebagai instrumen darurat atau pembiayaan produktif, melainkan sebagai bagian dari gaya hidup konsumsi. OECD (2021) menegaskan bahwa ketahanan keuangan (financial resilience) adalah kemampuan rumah tangga menghadapi guncangan ekonomi, mengelola risiko keuangan, dan mempertahankan kesejahteraan di tengah digitalisasi keuangan. Karena itu, perluasan akses keuangan digital harus diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai agar tidak berubah menjadi sumber kerentanan baru.
Dalam perspektif tata kelola publik, setiap program Prabowonomics harus memenuhi prinsip value for money, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran. Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang mulia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi efektivitas dan ketepatan sasarannya perlu terus dievaluasi. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga memerlukan model bisnis yang jelas, tata kelola yang kuat, pengawasan yang memadai, dan kapasitas SDM yang mumpuni. Program publik yang tidak memenuhi prinsip value for money pada akhirnya dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai sektor-sektor yang secara langsung meningkatkan produktivitas, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan Prabowonomics tidak cukup diukur dari meningkatnya konsumsi atau besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan pendapatan, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, dan mendorong daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Daya beli yang sehat lahir dari produktivitas, pendapatan, dan kesempatan kerja yang berkelanjutan, bukan dari kemudahan mengakses kredit digital. Jika kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama pembangunan, maka menjaga daya beli riil tanpa ketergantungan pada utang harus menjadi ukuran penting keberhasilan kebijakan ekonomi Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan