Media Kampung, Jakarta – Komisi V DPR RI mengimbau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Basarnas untuk terus memberikan informasi terbaru dan melakukan mitigasi di titik rawan tsunami dan tanah retak setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/2026).
Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menegaskan pentingnya update situasi terkini dari BMKG agar masyarakat tidak kebingungan dan dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat. Selain itu, Huda meminta Basarnas untuk mengerahkan seluruh sumber daya dan alat SAR guna penanganan korban serta mitigasi potensi bencana susulan seperti tsunami, longsor, dan keretakan tanah yang membahayakan warga.
Fakta dan Penjelasan Gempa
Gempa dengan magnitudo 7,7 terjadi pada pukul 04.58 WIB dengan kedalaman 15 kilometer, berlokasi 30 kilometer timur laut Nagekeo, NTT, di laut. BMKG menjelaskan bahwa gempa ini diakibatkan oleh aktivitas Sesar Naik Busur Belakang Flores (Flores Back-Arc Thrust), yang memiliki potensi gempa maksimum mencapai 7,8 hingga 7,9 magnitudo.
Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menyebutkan bahwa gempa ini lebih besar dibandingkan gempa serupa yang terjadi sekitar 30 tahun lalu pada tahun 1992 dengan magnitudo 7,5, yang juga menyebabkan kerusakan signifikan di wilayah tersebut.
Upaya Penanganan dan Mitigasi
Menanggapi situasi darurat ini, Komisi V DPR meminta Basarnas untuk melakukan upaya maksimal dalam pertolongan dan mitigasi di titik-titik yang berpotensi mengalami tsunami, longsor, dan retakan tanah. Penggunaan alat SAR secara optimal diharapkan dapat mempercepat evakuasi korban dan penanganan kerusakan di lapangan.
Huda menambahkan bahwa semua alat SAR terdekat dari wilayah NTT perlu segera didatangkan untuk mendukung operasi penanganan pasca gempa. Langkah ini penting agar dampak bencana dapat diminimalisir dan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan yang cepat.
Konteks dan Dampak Gempa di NTT
Wilayah NTT merupakan daerah rawan gempa dan tsunami karena berada di kawasan tektonik aktif. Gempa besar seperti ini berpotensi menimbulkan bencana lanjutan yang membahayakan keselamatan warga. Oleh karena itu, mitigasi dini dan informasi yang akurat menjadi kunci penting dalam menghadapi risiko tersebut.
Kondisi tanah yang retak dan potensi longsor juga menjadi perhatian utama, karena dapat memperburuk situasi pasca gempa. Penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan harta benda.
Harapan Komisi V DPR
Komisi V DPR mengharapkan pemerintah dan seluruh instansi terkait dapat bekerja sama secara optimal dalam penanganan pasca gempa ini. Penyampaian informasi secara transparan dan cepat kepada publik juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengambil tindakan antisipatif.
Dengan upaya mitigasi yang terencana dan sumber daya yang memadai, diharapkan risiko bencana susulan dan kerugian akibat gempa dapat diminimalisir, sehingga keselamatan warga NTT dapat terjaga dengan baik.
Tinggalkan Balasan