Media Kampung – 10 April 2026 | Warga Kecamatan Pidie Jaya, Aceh, yang terdampak banjir akhir pekan lalu kini mengantre untuk menerima Jaminan Hidup (Jadup) yang disalurkan pemerintah. Lembaga Nahdlatul Ulama (Ansor) menekankan pentingnya transparansi dan pemerataan dalam penyaluran bantuan.
Banjir terjadi pada 8‑9 April setelah curah hujan tinggi meluluhlantakkan rumah, menggenangi lahan pertanian, dan menenggelamkan jalan utama desa. Sekitar 1.200 keluarga dilaporkan kehilangan harta benda dan membutuhkan bantuan darurat.
Pemerintah Provinsi Aceh mengalokasikan dana Jadup sebesar Rp 5 miliar untuk korban banjir Pidie Jaya, dengan target bantuan tunai satu kali sebesar Rp 4 juta per keluarga. Penyaluran dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial setempat.
“Kami menuntut proses distribusi yang terbuka, akuntabel, dan adil, agar tidak ada dana yang diselewengkan,” kata Ketua Cabang Ansor Pidie Jaya, H. Ahmad Yusuf. Ia menambah bahwa publikasi nama penerima dan audit independen akan menjadi standar prosedur.
Seorang warga bernama Siti Aminah mengaku telah menunggu selama tiga hari di balai desa untuk menunggu nomor antrian. “Kami berharap bantuan sampai tepat waktu, karena kebutuhan pokok kami sangat mendesak,” ujarnya.
Ansor bersama Dinas Sosial, Bappeda, dan BPJS menggelar rapat koordinasi pada 10 April untuk memastikan data korban terverifikasi secara digital. Sistem verifikasi melibatkan Kartu Keluarga elektronik dan data kependudukan yang terintegrasi.
Mekanisme transparansi mencakup pengumuman publik daftar penerima di papan pengumuman desa, serta penyediaan hotline 1500‑123 untuk laporan penyimpangan. Setiap keluhan akan ditindaklanjuti oleh tim inspeksi independen dalam 48 jam.
Pengalaman sebelumnya, seperti distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di beberapa wilayah, menimbulkan kecurigaan karena adanya data ganda dan penyaluran yang tidak merata. Hal ini memicu keinginan masyarakat dan organisasi keagamaan untuk menegakkan kontrol lebih ketat.
Pemerintah daerah menetapkan target penyaluran Jadup selesai dalam 30 hari, dengan prioritas pada keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Tim verifikasi bekerja lembur dan menggunakan aplikasi mobile untuk mempercepat pencatatan.
Kondisi banjir ini dipengaruhi pola hujan ekstrem yang diprediksi meningkat akibat perubahan iklim, kata pakar meteorologi Universitas Syiah Kuala. Peningkatan intensitas curah hujan menuntut kesiapan infrastruktur yang lebih baik.
Sebagai respons, pemerintah Kabupaten Aceh Besar merencanakan pembangunan bendungan mikro dan perbaikan saluran drainase di daerah rawan banjir, termasuk Pidie Jaya. Proyek tersebut diharapkan selesai pada akhir tahun ini.
Ansor mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan indikasi korupsi atau penyalahgunaan dana melalui platform digital yang telah disediakan, demi menjaga integritas program. Partisipasi publik dianggap kunci dalam menciptakan akuntabilitas.
Jika penyaluran Jadup dapat dijalankan secara transparan, model ini diharapkan menjadi contoh bagi program bantuan sosial lainnya di Aceh. Para pemangku kepentingan menilai keberhasilan ini akan meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah.
Sementara itu, kondisi warga Pidie Jaya masih memerlukan dukungan jangka panjang, baik dalam rehabilitasi rumah maupun pemulihan mata pencaharian. Diharapkan transparansi dan pemerataan bantuan dapat mempercepat proses pemulihan dan mengurangi beban sosial.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.