Media Kampung – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memerintahkan jajarannya di daerah untuk ikut mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang saat pertemuan di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa pengawasan SPPG akan memanfaatkan perangkat Kemenkeu di daerah, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Menurutnya, pengawasan oleh pihak di luar BGN akan membuat proses evaluasi lebih independen dan mengurangi potensi konflik kepentingan.
“Saya bilang begini, kalau begitu ya udah. Yang nguasain di daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka setuju,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (26/6/2026).
Setelah pengawasan berjalan, akan ada evaluasi rutin setiap dua bulan sekali. Hasil evaluasi berupa laporan, masukan, hingga rekomendasi penutupan SPPG jika ditemukan pelanggaran. “Kalau nggak benar boleh tutup saja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerja sama dengan BGN sudah semakin baik. Nanti kalau jelek, kita bilang jelek. Kepala BGN bilang kalau jelek, laporkan jelek. Kalau rekomendasi tutup, ya tutup,” tegasnya.
Selain pengawasan, pemerintah juga menyiapkan efisiensi anggaran MBG. Usulan efisiensi berasal dari BGN dan diperkirakan signifikan, namun besaran final akan diumumkan Kepala BGN setelah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat ditanya soal potensi penghematan Rp40 triliun, Purbaya enggan memastikan. “Mungkin (sekitar Rp40 triliun). Tanya dia saja (BGN), dia lebih ngerti daripada saya. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri,” ucapnya.
Purbaya memastikan pemangkasan anggaran tidak akan mengurangi kualitas atau porsi makanan dalam program MBG. “Tidak (berubah), tetap. Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Nanti deh, saya bukan ahli gizi. Yang jelas SDM-nya diperbaikin. Kalau enggak salah mereka akan meng-hire lebih banyak ahli gizi di situ,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah memangkas pagu anggaran MBG dalam APBN 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Proses efisiensi anggaran disebut masih akan berlanjut.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan