Media Kampung – Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengimbau Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk segera mencari dan menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memutus rantai kemiskinan. Dorongan ini disampaikan saat Agus Jabo menerima audiensi dari Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila, di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada 25 Mei 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo menegaskan pentingnya memastikan lahan yang akan digunakan memenuhi sejumlah kriteria ketat. Lahan tersebut harus memiliki luas minimal 6,8 hektare dan berada di lokasi yang aman dari risiko bencana. Selain itu, status tanah harus jelas, bukan dalam sengketa, dan harus memiliki akses yang memadai terhadap jalan, listrik, serta air bersih.

“Cari lahan untuk diusulkan. Ini nanti sistem pinjam pakai,” ujar Agus Jabo. Ia menambahkan bahwa setelah lahan lolos asesmen dari Kementerian Pekerjaan Umum, proses pembangunan sekolah akan segera dilaksanakan, dan pengelolaannya nanti diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.

Program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif pendidikan gratis yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Setiap kabupaten dan kota diharapkan memiliki minimal satu sekolah dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan kehadiran Sekolah Rakyat, diharapkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peluang yang lebih baik bagi generasi muda.

Selain fokus pada pembangunan sekolah, Agus Jabo juga menyoroti pentingnya pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pringsewu agar program bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran. Ia menekankan perlunya verifikasi lapangan secara langsung untuk memastikan penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria. “Caranya cuma satu menurut saya, harus groundcheck. Kemudian ketahuan siapa yang sudah tidak berhak menerima, berapa puluh ribu penerima dikeluarkan, diganti yang baru,” ucap Agus Jabo.

Sementara itu, Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila, mengungkapkan kendala dalam mencari lahan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Sebagian besar wilayah Pringsewu merupakan area pertanian, sehingga sulit menemukan tanah yang luas dan bukan sawah. “Ada kan yang 3 hektare itu karena ada LBS, sawah. Jadi enggak mungkin digunakan,” jelasnya.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Pemkab Pringsewu berkomitmen untuk terus berupaya mencari solusi dan lahan yang memenuhi syarat guna merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah juga siap menjalankan arahan dari Kementerian Sosial untuk mendukung tercapainya program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Upaya ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Pringsewu. Dengan adanya Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik dan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Pengembangan Sekolah Rakyat di Pringsewu akan menjadi bagian penting dari program nasional yang bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi agar program ini berjalan efektif dan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.