Media Kampung, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk periode Triwulan III tahun 2026 sejak bulan Agustus. Penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako terus berlangsung dengan target distribusi merata pada bulan ini.
Hingga awal Agustus 2026, sudah lebih dari 7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan PKH, sementara penyaluran sembako telah menjangkau lebih dari 12 juta KPM dan diperkirakan akan mencapai lebih dari 18 juta penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bansos ini didasarkan pada data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui secara berkala setiap tanggal 10 bulan penyaluran.
Namun, Kemensos juga mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara bantuan sosial bagi 1.494.652 KPM Program Sembako yang terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan hasil pemadanan data bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 794.475 KPM juga tercatat sebagai penerima bantuan PKH aktif.
Menurut Gus Ipul, indikasi penyalahgunaan dana bansos untuk judi online meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat hampir 600 ribu KPM. Kemensos saat ini melakukan penelusuran dan verifikasi mendalam bersama PPATK dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memastikan kebenaran indikasi tersebut. Proses ini juga bagian dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Kemensos tidak langsung mencabut bantuan secara sepihak, melainkan melakukan analisis cermat dan pemantauan lebih lanjut. Gus Ipul menargetkan hasil penelusuran dapat disampaikan dalam waktu dekat.
Selain itu, Kemensos memperkuat edukasi dan pendampingan kepada KPM melalui pendamping sosial agar bantuan sosial digunakan sesuai peruntukan dan menghindari penyalahgunaan rekening oleh pihak lain.
Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial serta menjaga integritas program agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Tinggalkan Balasan