Media Kampung – Sidang lanjutan impeachment Wakil Presiden Sara Duterte memasuki hari ketujuh dengan agenda krusial: pemungutan suara Senat untuk menentukan apakah akan mengeluarkan subpoena terhadap catatan keuangan pribadi dan bisnis Duterte serta suaminya, Manases Carpio. Pemungutan suara dijadwalkan pada Senin sore, 20 Juli 2026.
Juru bicara pengadilan impeachment, Regie Tongol, menyatakan bahwa hanya diperlukan suara mayoritas sederhana dari senator yang hadir untuk mengabulkan permintaan jaksa penuntut. Dengan total 21 senator yang hadir dalam persidangan, setidaknya 11 suara diperlukan untuk menyetujui permintaan tersebut.
Kotak BIR: Pusat Perdebatan
Permintaan subpoena ini berpusat pada apa yang disebut sebagai “Kotak BIR” – sebuah kotak tersegel yang berisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) milik Duterte, Carpio, dan bisnis mereka. Tim kuasa hukum Wakil Presiden menyatakan bersedia membuka kotak tersebut, namun hanya dalam sidang tertutup (executive session).
Ketua sidang, Senator Francis “Chiz” Escudero, sebelumnya telah memerintahkan agar kotak tersebut dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan alasan pengadilan belum memiliki yurisdiksi hukum atas kotak tersebut karena belum ada perintah pengadilan yang sah untuk menyerahkannya ke Senat.
Argumen Hukum Kedua Belah Pihak
Pada 15 Juli lalu, jaksa penuntut dan kuasa hukum telah menyampaikan argumen lisan mengenai permintaan subpoena ini. Jaksa penuntut berargumen bahwa undang-undang seperti Kerahasiaan Bank dan Perlindungan Data Pribadi tidak menghalangi pengadilan impeachment untuk mengakses catatan keuangan tersebut.
Sementara itu, pihak pembela mempertanyakan apakah kewenangan subpoena pengadilan dapat dijalankan tanpa melalui proses hukum yang semestinya (due process).
Pandangan Ahli dan Sikap Istana
Mantan Komisaris DJP Kim Henares, yang pernah menjadi saksi dalam sidang impeachment mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona pada 2012, menyatakan bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pajak Nasional, SPT yang telah diserahkan ke kantor DJP merupakan bagian dari catatan publik dan dapat dibuka atas otoritas Presiden.
Namun, Istana Negara melalui Juru Bicara Kepresidenan Claire Castro pada 16 Juli menyatakan bahwa Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. belum menerima permintaan resmi untuk mengizinkan pembukaan kotak BIR tersebut. “Sampai sekarang belum ada. Belum ada permintaan yang diserahkan kepada Presiden. Kami belum menerima informasi apapun mengenai hal itu,” ujar Castro.
Yang Perlu Diketahui Selanjutnya
Hasil pemungutan suara Senat akan menentukan arah persidangan selanjutnya. Jika subpoena dikabulkan, DJP akan diminta menyerahkan dokumen perpajakan yang dimaksud, yang dapat menjadi bukti kunci dalam proses impeachment.
Persidangan ini merupakan bagian dari rangkaian proses panjang yang diajukan DPR terhadap Wakil Presiden Sara Duterte. Sidang hari ketujuh ini menjadi salah satu momen krusial yang akan menguji kekuatan bukti dan argumen hukum kedua belah pihak.
Tinggalkan Balasan